SIREGAR, FADLIL KHALIQ (2025) TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA. S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
|
Text
Cover REVISI SETELAH SIDANG 1 TGL 13.10.25.pdf Download (39kB) |
|
|
Text
Abstrak REVISI SETELAH SIDANG 1 TGL 13.10.25.pdf Download (54kB) |
|
|
Text
BAB I REVISI SETELAH SIDANG 1 TGL 13.10.25.pdf Download (179kB) |
|
|
Text
Dapus REVISI SETELAH SIDANG 1 TGL 13.10.25.pdf Download (144kB) |
|
|
Text
REVISI SETELAH SIDANG 1 TGL 13.10.25.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
RINGKASAN Fadlil Khaliq Siregar 190510116 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA (Dr. Yusrizal, S.H.,M.H. dan Dr. Muhammad Nur, S.H.,M.H.) Tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika adalah upaya pelaku menyembunyikan atau menyamarkan keuntungan dari peredaran narkotika agar terlihat legal. Modusnya melalui tiga tahap utama yaitu placement, layering dan integrasi. Kejahatan ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 35 Tahun 2009, dengan pembuktian menggunakan pembalikan beban pembuktian. Praktik ini merugikan negara sekaligus memperkuat jaringan narkotika, sehingga penanggulangannya memerlukan kerjasama apparat, lembaga keuangan, dan regulasi yang kuat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan dokumen. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menarik sebuah kesimpulan dan kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian pertama menunjukkan konsep tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika menekankan pada upaya penyamaran dana ilegal agar tampak legal, dengan indikator berupa transaksi mencurigakan, penggunaan identitas palsu, dan ketidaksesuaian profil keuangan. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa pembuktian TPPU menggunakan pola pembalikan beban pembuktian terbatas berarti terdakwa dalam suatu kasus hukum memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh secara sah dan tidak terkait dengan tindak pidana, dengan dukungan data keuangan, saksi, dan hasil analisis PPATK. Sementara itu whistleblower menjadi kunci dalam membuka informasi tersembunyi, sehingga perlu/mendapat perlindungan hukum yang maksimal. Saran yang dapat diberikan yaitu dengan penguatan konsep, indikator yang jelas, mekanisme pembuktian yang efektif, serta peran whistleblower yang terlindungi, upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika dapat dilakukan lebih komprehensif. Kata kunci: Tindak pidana, Pencucian uang, Kejahatan narkotika.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | S.H Fadlil Khaliq Siregar Siregar |
| Date Deposited: | 11 Nov 2025 07:17 |
| Last Modified: | 11 Nov 2025 07:17 |
| URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/17058 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




