PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL (Studi Penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe)

HARAHAP, REVLY ZARWA (2025) PERAN KANTOR IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL (Studi Penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

This is the latest version of this item.

	Text Cover.pdf Download (83kB)
	Text Abstrak.pdf Download (56kB)
	Text Bab I.pdf Download (253kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (243kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Imigrasi merupakan institusi yang berwenang mengatur lalu lintas orang antarnegara dan memiliki peran strategis dalam pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Keimigrasian, terdapat empat fungsi utama imigrasi yang berkaitan dengan keberangkatan PMI, yaitu: (1) pelayanan keimigrasian melalui penerbitan paspor; (2) penegakan hukum untuk memastikan WNI menaati ketentuan keberangkatan; (3) keamanan negara untuk mencegah ancaman kriminalitas internasional; dan (4) fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat agar calon PMI mengikuti prosedur sah. Di Aceh, wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe menjadi daerah dengan aduan tertinggi terkait PMI non-prosedural di luar negeri. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan peran Kantor Imigrasi Lhokseumawe dalam pencegahan PMI non-prosedural, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kota Lhokseumawe dengan tiga responden dari instansi tersebut dan satu informan yaitu Kepala Desa Meunasah Baro sebagai desa binaan imigrasi. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Imigrasi Lhokseumawe telah melakukan berbagai tindakan pencegahan berdasarkan fungsi keimigrasian, seperti bimbingan teknis wawancara pemohon, koordinasi dengan lembaga terkait, sosialisasi melalui media, serta pembentukan desa binaan imigrasi. Namun, jumlah PMI nonprosedural masih sulit ditekan. Hambatan yang dihadapi meliputi beban kerja tinggi, luasnya wilayah kerja, rendahnya kesadaran masyarakat, dan modus operandi yang semakin canggih. Disarankan kepada Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk memperluas inovasi dalam pencegahan PMI non-prosedural, distribusi tugas secara merata serta memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait khusunya BP2MI sebagai lembaga yang berwenang melindungi PMI secara langsung. Kemudian, disarankan kepada Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk meningkatkan pelayanan, dan pengawasan keimigrasian serta meningkatkan intensitas sosialisasi dan mempertegas tugas dan fungsi desa binaan guna memastikan peran pencegahan berjalan dengan baik.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	REVLY ZARWA HARAHAP
Date Deposited:	03 Nov 2025 03:53
Last Modified:	03 Nov 2025 03:53
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16929