AL BAIHAQI, IRHAM (2025) KEBIJAKAN PANWASLIH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PILKADA 2024 (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

[img] Text
Cover Tugas Akhir Bang Irham.pdf

Download (94kB)
[img] Text
Abstrak Tugas Akhir Bang Irham.pdf

Download (6kB)
[img] Text
BAb I Tugas Akhir Bang Irham.pdf

Download (214kB)
[img] Text
DApus Tugas Akhir Bang Irham.pdf

Download (89kB)
[img] Text
Irham Al Baihaqi 200510272 Hukum.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN IRHAM AL BAIHAQI : 200510272 Kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe Dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe) (Dr.Muhammad Nasir, S.H., LL.,M. Dan Ferdy Saputra, S.H., M.H.) Panwaslih Kota Lhokseumawe memiliki peran vital dalam memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya pelanggaran yang signifikan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, Panwaslih perlu memperkuat kebijakan dan strategi pencegahan pelanggaran yang telah diterapkan. Maka dari itu dalam kajian ini membahas tentang kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam pencegahan pelanggaran pada Pilkada 2024 dan faktor serta upaya yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam mencegah pelanggaran Pilkada 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam mencegah terjadinya pelanggaran pada Pilkada 2024, untuk mengetahui faktor serta upaya yang mempengaruhi efektivitas kebijakan Panwaslih Kota Lhokseumawe dalam mencegah pelanggaran Pilkada 2024. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan, dan dapat dijadikan referensi dalam ilmu pengetahuan hukum yang berguna bagi masyarakat dan peneliti. Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana, Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, UUPA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslih Lhokseumawe menjalankan berbagai strategi pengawasan, termasuk patroli pengawasan, pembentukan posko aduan masyarakat, dan kerja sama dengan pihak keamanan serta stakeholder terkait, faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan yaitu kapasitas dan kompetensi kemampuan Panwaslih, regulasi yang mendukung kejelasan dan kelengkapan, dukungan anggaran, dll serta upaya yang dapat dilakukan yaitu peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan berkala bagi anggota Panwaslih, penguatan sosialisasi dan edukasi kepada publik tentang aturan Pilkada, dll. Berdasarkan hasil penelitian yaitu dapat disimpulkan bahwa kebijakan panitia pengawas (panwaslih) Kota Lhokseumawe dalam mencegah pelanggaran pilkada 2024 merupakan implementasi dari tanggung jawab mereka untuk menjaminkan pelaksanaan pilkada yang demokratis, adil, dan jujur sesuai dengan pengaturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya. Kata kunci : Kebijakan, Pencegahan, dan Pelanggaran

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: irham al baihaqi
Date Deposited: 28 Oct 2025 03:14
Last Modified: 28 Oct 2025 03:14
URI: https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16842

Actions (login required)

View Item View Item

Latest Collections

Top Downloaded Items

Top Authors

This repository has been indexed by