Mhd, Hanif Putra (2025) ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN KONTRAK KARYA (KK) MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Abstrak.pdf Download (14kB)
	Text Bab 1.pdf Download (183kB)
	Text Cover.pdf Download (23kB)
	Text Daftar Pustaka .pdf Download (135kB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (971kB)

Abstract

Indonesia beralih dari sistem kontraktual (KK dan PKP2B) ke rezim perizinan (IUP/IUPK) untuk memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam. Secara normatif, perubahan ini bertujuan meningkatkan pengawasan dan tanggung jawab lingkungan. Namun dalam kenyataannya, proses transisi masih menghadapi hambatan, seperti resistensi perusahaan dan kendala administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan hukum yang terjadi dari rezim kontrak karya (KK) ke rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta mengidentifikasi dan menjelaskan implikasi hukum yang ditimbulkan dari perubahan tersebut, khususnya yang berkorelasi dengan kepastian hukum bagi perusahaan tambang dalam melaksanakan kegiatan pertambangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan sejak awal dan terus berjalan sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu pengumpulan data, reduksi data, pengkajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, perubahan dari Kontrak Karya (KK) ke IUPK dalam UU No. 3 Tahun 2020 menggeser hubungan dari hukum perdata ke hukum publik, KK sebagai kontrak bilateral tunduk pada asas pacta sunt servanda, sehingga perubahan sepihak berpotensi melanggar hak kontraktual, sementara IUPK merupakan izin administratif satu pihak, yang memberi negara kewenangan penuh untuk mengatur dan mencabut izin secara sepihak. Implikasi hukum dari peralihan Kontrak Karya (KK) ke IUPK adalah perubahan hubungan hukum antara negara dan perusahaan dari yang semula bersifat kontraktual menjadi perizinan, dalam rezim KK berlaku asas konsensualisme dan pacta sunt servanda, sehingga setiap perubahan harus disepakati kedua belah pihak, namun, dalam rezim IUPK, negara memiliki kewenangan untuk mengatur secara sepihak, hilangnya asas konsensualisme tersebut memicu ketidakpastian hukum bagi investor serta berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak dan stabilitas kontrak, apabila tidak dikelola secara hati-hati, kondisi ini dapat menimbulkan gugatan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum agar IUPK tidak sekadar formalitas, tetapi menjamin kepatuhan terhadap divestasi, pengolahan dalam negeri, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, sistem perizinan harus transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi, melalui digitalisasi dan pelibatan publik serta pemerintah daerah.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mhd Hanif Putra
Date Deposited:	25 Oct 2025 02:38
Last Modified:	25 Oct 2025 02:38
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16822

Actions (login required)

View Item