Afrijal, Baston Hikam (2025) URGENSI PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2022/PT.BDG. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Baston Hikam Afrijal.pdf Download (318kB)
	Text Abstrak Baston Hikam Afrijal.pdf Download (573kB)
	Text Bab I Baston Hikam Afrijal.pdf Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka Baston Hikam Afrijal.pdf Download (549kB)
	Text Full Text Baston Hikam Afrijal.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius. Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus Herry Wirawan, yang melakukan kekerasan seksual terhadap 13 santriwati di lembaga pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan menilai bagaimana implementasi perlindungan HAM terhadap korban anak berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi Putusan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi argumentasi hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG dan relevansinya dengan perlindungan HAM terhadap korban.Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan sejumlah aspek yang memperberat hukuman, antara lain banyaknya jumlah korban, status korban yang masih di bawah umur, posisi pelaku sebagai pendidik yang seharusnya melindungi, serta akibat yang ditimbulkan berupa kehamilan dan kelahiran anak-anak tanpa ayah. Hakim menjatuhkan hukuman mati dan menambahkan kewajiban restitusi kepada pelaku sebesar Rp331.527.168,00 meskipun diketahui bahwa terpidana tidak memiliki harta untuk membayar. Hal ini bukan semata sebagai ganti kerugian materiil, melainkan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak korban dan sebagai simbol keadilan restoratif. Penjatuhan restitusi tetap dilakukan agar negara atau pihak lain dapat mengambil alih tanggung jawab tersebut dalam kerangka perlindungan korban.Temuan tersebut, direkomendasikan adanya penguatan sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, termasuk jaminan pemulihan psikologis dan sosial bagi korban serta mekanisme pelaksanaan restitusi melalui dana negara. Sistem peradilan pidana harus lebih berpihak kepada korban, dan tidak hanya fokus pada pemidanaan pelaku, melainkan juga pada pemulihan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar korban. Kata kunci: Hak Asasi Manusia, perlindungan Hak Korban, Kekerasan Seksual

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Baston Hikam Afrijal
Date Deposited:	29 Oct 2025 02:53
Last Modified:	29 Oct 2025 02:53
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16813

Actions (login required)

View Item