SYARIFAH, MAULA (0021) CRITICAL LEGAL STUDIES TERHADAP SANKSI PEMBENTUKAN HUKUMAN CAMBUK PADA QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text SYARIFAH MAULA_190510212_Cover.pdf Download (46kB)
	Text syarifah maula_190510212_Abstrak.pdf Download (115kB)
	Text SYARIFAH MAULA_190510212_Bab 1.pdf Download (469kB)
	Text SYARIFAH MAULA_190510212_Daftar Pustaka.pdf Download (3MB)
	Text SYARIFAH MAULA_190510212_ CRITICAL LEGAL STUDIES TERHADAP SANKSI PEMBENTUKAN HUKUMAN CAMBUK PASA QANUN ACEH NO.6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk penerapan Qanun Aceh sering kali menuai perdebatan, terutama kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum Islam sebagai landasan utama sanksi cambuk juga turut dipermasalahkan karena berbeda dengan pelaksanaan cambuk dilapangan, atas dasarini maka, permasalahan pokok yang diangkat dalam penulisan penelitian ini adalah tentang bagaimana pembentukan hukuman cambuk pada Qanun Jinayat Aceh dalam tinjauan sejarah dan realitas kritis serta bagaimana hukum pidana dan hukum Islam melandasi pembentukan hukuman cambuk dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan historis (sejarah) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahan untuk penelitian ini juga diperoleh melalui kajian pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya proses pembentukan hukum cambuk pada Qanun Aceh melalui dua tahapan: pertama, pada aspek historis yaitu perjuangan DI/TII yang dianggap belum selesai memperjuangkan syari’at Islam sehingga Gerakan Aceh Merdeka melakukan penyempuraan atas DI/TII sampai tpada erbentuknya Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Kedua, pada aspek yuridisnya, setelah melkukan kajian kritis Qanun Aceh sering bertolak dengan Hak Asasi Manusia dan diasumsikan tidak sesuai syari’at Islam “yang sebenarnya”. Pada akhirnya dengan membenarkan posisi yuridisnya melalui analisis kritis yang berpijak pada teori pluralisme hukum. Dengan kata lain, keberadaan hukum cambuk dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 itu sudah benar adanya. Dalam menerapkan hukuman cambuk di Aceh, penegak hukum harus berpedoman pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan memastikan pelaksanaan hukuman sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan norma agama dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pelaksanaan hukuman cambuk harus mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat Aceh, sehingga penerapannya dapat diterima oleh masyarakat luas. Dalam proses penegakan hukum, penting juga untuk memperhatikan kondisi pelaku dan dampak sosial dari pelaksanaan hukuman, sehingga nilai keadilan dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > KD England and Wales
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Syarifah Maula
Date Deposited:	14 Oct 2025 01:58
Last Modified:	14 Oct 2025 01:58
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16664

Actions (login required)

View Item