Anita, Anita (2025) PELAKSANAAN PERJANJIAN MAWAH (BAGI HASIL) PADA HEWAN TERNAK LEMBU DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ACEH (Studi Penelitian di Desa Alue Keutapang, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (2MB)
	Text Abstrak.pdf Download (2MB)
	Text Bab I.pdf Download (2MB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (2MB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perjanjian Mawah di Desa Alue Keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dilakukan melalui kerja sama antara pemilik ternak dan pengelola ternak. Namun, praktik mawah ini sering kali menimbulkan permasalahan karena perjanjiannya yang bersifat lisan dan kepercayaan. Hal ini rentan terhadap konflik, terutama pada situasi wanprestasi seperti kelalaian pengelola dalam merawat ternak atau ketidakadilan dalam pembagian hasil. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata tentang perjanjian serta prinsip-prinsip dasar adat mengenai kerja sama bagi hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian mawah di Desa Alue Keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh utura, untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, serta untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian mawah, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum, buku, dan jurnal terkait. Hasil penelitian yaitu pelaksanaan perjanjian mawah (bagi hasil) pada hewan ternak lembu di Desa Alue Keutapang, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara masih dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan antara pemilik ternak dan pengelola. Bentuk perjanjian ini termasuk perjanjian lisan, namun tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi seperti kelalaian pengelola dalam merawat ternak, atau tidak memberitahukan kelahiran anak lembu, yang termasuk dalam bentuk tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1239 KUH Perdata. Dalam hal ini Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui hukum adat, dengan cara musyawarah dan mufakat antar pihak yang terlibat. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penyusunan perjanjian tertulis dengan melibatkan saksi, serta edukasi hukum bagi masyarakat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian mawah, Selain itu, perlu ada penguatan sinergi antara hukum adat dan hukum formal agar perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian mawah lebih optimal.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Ani ta
Date Deposited:	08 Oct 2025 04:48
Last Modified:	08 Oct 2025 04:48
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16563

Actions (login required)

View Item