Mastura, Mastura (2025) AKIBAT HUKUM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BIREUEN DENGAN BERLAKUNYA PERMENPAN-RB NOMOR 25 TAHUN 2021. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (1MB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penyederhanaan birokrasi di BKPSDM Kabupaten Bireuen dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan adaptif, tetapi pelaksanaannya masih terhambat oleh persoalan angka kredit, diklat, dan pengembangan karir, sehingga reformasi cenderung formal tanpa perubahan mendasar bagi ASN. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan perubahan struktur organisasi sebelum dan sesudah adanya penyerhanaan birokrasi, akibat hukum dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, serta kendala/hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen pasca berlakunya Permenpan- RB Nomor 25 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sebelum penyederhanaan, struktur organisasi BKPSDM Bireuen bersifat hierarkis dengan banyak jabatan struktural, setelah penyederhanaan, struktur menjadi lebih ramping dengan pengalihan eselon IV ke jabatan fungsional. Akibat hukum penyederhanaan birokrasi di BKPSDM Bireuen meliputi perubahan status ke jabatan fungsional, penyesuaian tunjangan untuk kepastian hukum, serta tantangan koordinasi yang menuntut kerja mandiri dan sistem berbasis merit. Kendala utama meliputi pengembangan karir jabatan fungsional yang belum optimal, kekosongan formasi dan minimnya minat pegawai, serta terbatasnya akses pelatihan untuk peningkatan kompetensi. BKPSDM Kabupaten Bireuen perlu mengevaluasi struktur organisasi, menyesuaikan tugas fungsional, dan memperkuat sosialisasi peran. Perlu menyusun SOP dan DUPAK objektif serta lakukan pelatihan dan evaluasi untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum. Kerja sama dengan instansi terkait juga diperlukan guna menyediakan pelatihan, insentif, dan jenjang karir untuk mengisi jabatan fungsional.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Mastura mastura
Date Deposited:	08 Oct 2025 02:12
Last Modified:	08 Oct 2025 02:12
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16556

Actions (login required)

View Item