SUHAILA, SUHAILA (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYEBARAN FOTO DAN VIDEO PORNOGRAFI ( Studi Penelitian di Polres Kota Lhokseumawe ). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER SUHAILA.pdf Download (27kB)
	Text ABSTRAK SUHAILA.pdf Download (324kB)
	Text BAB 1 SUHAILA.pdf Download (650kB)
	Text DAPUS SUHAILA.pdf Download (337kB)
	Text SKRIPSI SUHAILA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Kurangnya perlindungan hukum yang efektif bagi korban penyebaran foto dan video pornografi, seperti yang dialami oleh NA (22) di Lhokseumawe, yang menjadi korban ancaman dan penyebaran konten pornografi oleh mantan kekasihnya. Tindakan ini melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang distribusi konten bermuatan kesusilaan tanpa izin. Kendala teknis, seperti penggunaan teknologi untuk menyembunyikan identitas pelaku, memperumit penanganan kasus ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Polres Kota Lhokseumawe terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya, serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi para korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan responden yang dipilih secara purposive sampling, dengan sumber data primer dari wawancara dengan penyidik Unit Tipidter dan Unit PPA Polres Lhokseumawe. Lokasi penelitian di Polres Kota Lhokseumawe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi di Polres Kota Lhokseumawe dilaksanakan melalui penyelidikan, penegakan hukum, serta pemanfaatan teknologi digital seperti forensik dan pelacakan IP, sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 310 KUHP, serta Pasal 4 ayat (1), (2), dan Pasal 8 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Korban mendapat pendampingan hukum dan psikologis sejak awal oleh Unit PPA, bekerja sama dengan LPSK. Namun, penanganan kasus menghadapi kendala seperti kesulitan identifikasi pelaku akibat akun palsu, dan minimnya sarana forensik digital. Upaya Polres Lhokseumawe dalam melindungi korban mencakup pelatihan rutin, edukasi publik, serta penyediaan kanal pengaduan daring untuk menjamin privasi korban, dan perencanaan pembentukan tim khusus siber guna memperkuat penanganan kejahatan digital secara lebih terarah. Saran yang dapat diberikan adalah agar pihak kepolisian dapat terus meningkatkan serta memperkuat sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban penyebaran foto dan video pornografi, guna memastikan penanganan kasuskasus serupa lebih efektif.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	SUHAILA SUHAILA
Date Deposited:	07 Oct 2025 07:29
Last Modified:	07 Oct 2025 07:29
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16551

Actions (login required)

View Item