emacem, alida (2025) RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DAERAH MEWUJUDKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI RSUD PMI KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
|
Text
cover alida.pdf Download (196kB) |
|
|
Text
abstrak alida.pdf Download (195kB) |
|
|
Text
bab I alida.pdf Download (214kB) |
|
|
Text
datpus alida.pdf Download (314kB) |
|
|
Text
skripsi full alida.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasein menyebutkan setiap Rumah Sakit wajib memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. RSUD PMI telah menerapkan Kawasan Tanpa Rokok namun pelaksaannya belum maksimal. Masalah pokok pada penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD PMI Berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajibab Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien, Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD PMI Berdasarkan Peraturan kebijakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajibab Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien, Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan Pelaksanaan Pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok Di RSUD PMI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajibab Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/Yuridis sosiologis yaitu dilakukan dengan cara survey, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kata kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Implementasi, Rumah Sakit.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare J Political Science > JS Local government Municipal government |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik |
| Depositing User: | alida emacem |
| Date Deposited: | 06 Oct 2025 04:46 |
| Last Modified: | 06 Oct 2025 04:46 |
| URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16502 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




