MUSAIDI, FAJAR (2025) TINJAUAN YURIDIS TENTANG BATAS SYARAT USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023. S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text Cover.pdf Download (103kB)
	Text Abstrak.pdf Download (233kB)
	Text BAB I.pdf Download (262kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (179kB)
	Text FAJAR MUSAIDI full text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Syarat calon usia presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni berusia paling rendah 40 tahun. Namun, pada Pemilu 2024, munculah Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan pencalonan presiden dan wakil presiden di bawah 40 tahun. Hal ini menimbulkan kontroversi terhadap pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yang mempunyai kekerabatan dengan Ketua MK, Anwar Usman. Sehingga Putusan ini dikritik karena dianggap melanggar kode etik dan memicu perdebatan tentang independensi MK. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis putusan mahkamah konstitusi terkait putusan batas usia syarat calon presiden dan wakil presiden dan menganalisis akibat hukum setelah dikeluarkannya putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi terhadap Kredibilitas Hakim Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel), serta bahan hukum tersier (ensiklopedia dan internet). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis guna menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden membawa implikasi besar dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Dalam pertimbangan MK menjelaskan bahwa seseorang yang belum mencapai usia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilu. Sedangkan akibat hukumnya terhadap pemilu kedepannya sangat signifikan, sebab membuka peluang bagi calon yang lebih muda dengan pengalaman pemerintahan untuk bersaing dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, namun akibat putusan tersebut telah melanggar kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman Disarankan agar pertimbangan MK hakim konstitusi diperkuat untuk menjaga independensi dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dan Disarankan agar Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan sanksi tegas kepada pelanggar kode etik MK.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	FAJAR MUSAIDI
Date Deposited:	03 Oct 2025 03:46
Last Modified:	03 Oct 2025 03:46
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16489

Actions (login required)

View Item