MARFIRAH, DIRA (2025) PERAN BPN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PT.MEDCO E&P MALAKA DAN WARGA GAMPONG PANTON RAYEUK KECAMATAN BANDA ALAM KABUPATEN ACEH TIMUR. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_DIRA MARFIRAH_200510119.pdf Download (150kB)
	Text ABSTRAK_DIRA MARFIRAH_200510119.pdf Download (250kB)
	Text BAB 1_DIRA MARFIRAH_200510119.pdf Download (317kB)
	Text DAPUS_DIRA MARFIRAH_200510119.pdf Download (228kB)
	Text SKRIPSI_DIRA MARFIRAH_200510119.pdf Restricted to Registered users only Download (964kB)

Abstract

Sengketa tanah antara PT. Medco E&P Malaka dan warga Gampong Panton Rayeuk mencerminkan konflik antara hak ulayat masyarakat, di mana tanah seluas 3.000 hektar yang dikelola masyarakat diklaim oleh perusahaan. Meskipun PT. Medco memiliki izin eksploitasi, 90% warga menolak kompensasi dan menginginkan penyelesaian melalui musyawarah. Hal ini menegaskan perlunya penyelesaian yang adil dan menghormati hak masyarakat lokal, sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pengelolaan sumber daya untuk kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa tanah antara PT. Medco E&P Malaka dan warga Gampong Panton Rayeuk, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut, termasuk upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Timur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan teknik wawancara dengan informan dan responden lalu dianalisis dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah antara PT. Medco E&P Malaka dan warga Gampong Panton Rayeuk mencerminkan bentrokan antara ambisi pembangunan dan hak-hak tradisional, di mana sekitar 65% tanah yang dikuasai perusahaan adalah tanah ulayat yang diakui secara adat. Masyarakat mengklaim hak ulayat mereka berdasarkan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mengharuskan pengadaan tanah memperhatikan kesejahteraan masyarakat, namun 90% warga menolak kompensasi yang dianggap tidak sebanding dengan nilai tanah mereka. Mediasi yang dilakukan oleh BPN menghadapi kendala karena perbedaan pengakuan hak dan penolakan warga terhadap ganti rugi, sehingga pendekatan restoratif dan melibatkan tokoh adat sesuai Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat. Hasil mediasi menunjukkan penurunan konflik sebesar 30% dan peningkatan kompensasi dari Rp 50 juta menjadi Rp 75 juta per hektar. Hasil penelitian ini sudah sesuai dengan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, serta Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 yang mengharuskan pengadaan tanah memperhatikan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dalam klaim hak ulayat dan penyelesaian konflik melalui pendekatan restoratif. Saran yang diberikan adalah agar BPN lebih mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat, guna menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Kata Kunci : Sengketa Tanah, Hak Ulayat, Badan Pertanahan Nasional, Aceh Timur.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	DIRA MARFIRAH
Date Deposited:	02 Oct 2025 06:33
Last Modified:	02 Oct 2025 06:33
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16461

Actions (login required)

View Item