YUSRIYANA, YUSRIYANA (2025) Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Mematuhi Ketentuan Berhenti dan Parkir (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (73kB)
	Text ringkasan.pdf Download (69kB)
	Text bab 1.pdf Download (243kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (194kB)
	Text yusriyana- 210510171 Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan khusus. Kenakalan anak, khususnya tindak pidana pencurian, masih menjadi persoalan aktual di Indonesia dan semakin memprihatinkan ketika pelakunya adalah anak-anak. Penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dapat dipersamakan dengan orang dewasa, melainkan harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Pasal 1 angka 7 menegaskan mekanisme diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana demi kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh penyidik Polres Kota Lhokseumawe terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polres Kota Lhokseumawe, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan terkait. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Lhokseumawe telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Polres Kota Lhokseumawe menerapkan restorative justice melalui diversi sesuai Pasal 7 UU SPPA dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait. Penelitian menemukan hambatan internal , kurangnya sinergi, keterbatasan SDM/fasilitas, kendala regulasi, dan eksternal, rendahnya pemahaman masyarakat, sikap anak tidak kooperatif, faktor lingkungan. Meski demikian, upaya preventif dan represif tetap dijalankan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan anak. Disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya di Polres Kota Lhokseumawe, untuk terus meningkatkan pelatihan dan pemahaman mengenai penanganan perkara anak agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam UU SPPA. Selain itu, peran keluarga dan masyarakat juga perlu diperkuat dalam mendukung penerapan keadilan restoratif melalui edukasi dan pembinaan anak.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	YUSRIYANA YUSRIYANA
Date Deposited:	03 Oct 2025 07:47
Last Modified:	03 Oct 2025 07:47
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16460

Actions (login required)

View Item