Sudrajat, Raihan (2025) PELAKSANAAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BATAS USIA NIKAH PEREMPUAN (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Raihan Sudrajat.pdf Download (145kB)
	Text Abstrak Raihan Sudrajat.pdf Download (273kB)
	Text BAB I Raihan Sudrajat.pdf Download (582kB)
	Text Daftar Pustaka Raihan Sudrajat.pdf Download (323kB)
	Text Full Skripsi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Adanya perubahan batas usia minimal perkawinan perempuan dari 16 menjadi 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana mengakibatkan peningkatan permohonan dispensasi kawin di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya di Jawa Timur, Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo mencatat peningkatan permohonan dispensasi yang cukup tinggi. Hal serupa juga terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang turut mengalami tren peningkatan permohonan. Fenomena ini menimbulkan permasalahan adanya ketidaksesuaian dari tujuan perubahan ketentuan batas usia nikah yang mana bertujuan menekan angka perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak akan tetapi dalam realita pelaksanaannya di lapangan yang justru menunjukkan peningkatan jumlah dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan permohonan dispensasi kawin pasca perubahan batas usia nikah perempuan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan tersebut, dan merumuskan solusi yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi dan mengurangi permohonan dispensasi kawin pasca perubahan usia nikah perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara dengan responden dan informan, dan data sekunder yang dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan, yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, di mana hakim menilai kesiapan anak dari aspek fisik, psikologis, emosional, dan sosial. Meskipun demikian, terdapat peningkatan jumlah permohonan pasca kenaikan batas usia minimal perkawinan, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kehamilan di luar nikah, faktor agama, dan faktor ekonomi. Untuk mengantisipasi hal ini, penerapan solusi seperti penguatan pendidikan, konseling pranikah, sosialisasi hukum, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga diharapkan dapat mengurangi permohonan dispensasi kawin. Langkah tersebut menekankan kesiapan anak dan stabilitas keluarga, sehingga perkawinan dilakukan atas dasar kematangan, bukan tekanan sosial atau ekonomi. Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pernikahan Usia Dini, Batas Usia Nikah

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Raihan Sudrajat
Date Deposited:	02 Oct 2025 02:48
Last Modified:	02 Oct 2025 02:48
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16453

Actions (login required)

View Item