Daufir, Muammar (2025) KEWENANGAN PEMERINTAHAN ACEH DALAM MENGELOLA MINYAK DAN GAS DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHANAN ACEH. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover TESIS MUAMMAR DAUFIR SETELAH SIDANG-1.pdf Download (17kB)
	Text Abstrak TESIS MUAMMAR DAUFIR SETELAH SIDANG-8-9.pdf Download (16kB)
	Text BAB 1 TESIS MUAMMAR DAUFIR SETELAH SIDANG-10-40.pdf Download (358kB)
	Text Daftar Pustaka TESIS MUAMMAR DAUFIR SETELAH SIDANG-118-122.pdf Download (264kB)
	Text TESIS MUAMMAR DAUFIR SETELAH SIDANG.pdf Restricted to Registered users only Download (989kB)

Abstract

Aceh merupakan daerah yang memiliki hak atas otonomi khusus, untuk menata sendiri daerahnya dengan persetujuan pusat. Pasal 160 UUPA menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Aceh memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah Aceh melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Namun pada kenyataannya masih terdapat wilayah pengelolaan migas Aceh yang tidak bisa dikelola oleh BPMA. Tujuan penelitian tesis ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Pemerintah Aceh dalam Mengelola Migas, dan untuk menganalisis desentralisasi pengelolaan Migas Aceh saat ini. Jenis Penelitian tesis ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah studi pustaka dan studi dokumen. Analisis data dipergunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan Kewenangan pemerintah Aceh dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Aceh terdiri dari Kewenangan membentuk BPMA yang mewakili pemerintah Aceh dalam melakukan survei umum, mengelola dan memanfaatkan data survei umum, berperan dalam melaksanakan lelang wilayah kerja migas, menetapkan target produksi migas, melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu, menyusun konsep Kontrak Kerja Sama (KKS), menentukan kebijakan terkait target jumlah produksi (lifting) minyak dan gas bumi (migas) di Wilayah Kerja (WK) yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh, dan kewenangan pengelolaan migas tersebut hanya diberikan untuk wilayah darat dan laut sepanjang 0 sampai 12 mill dari pantai. Sedangkan untuk wilayah 12 mill sampai 200 mill dari pantai Aceh kewenangan pengelolaannya secara penuh dikelola oleh pusat, pemerintah Aceh hanya diberi kewenangan pengawasan saja untuk wilayah darat dan laut sepanjang 0 sampai 12 mill dari pantai tersebut. Desentralisasi pengelolaan migas di Aceh saaat ini masih belum sesuai dengan ketentuan UUPA Pasal 160 UUPA ayat (1) jouncto Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh, yaitu masih terdapatnya SKK migas yang mengelola minyak dan gas bumi diwilayah kewenangan BPMA. Disarankan agar pemerintah pusat memberikan kewenangan BPMA juga ikut terlibat dalam pengelolaan migas pada wilayah laut 12 mill sampai 200 mill. Disarankan agar SKK Migas segera mengalihkan hak dan kewajiban pengelolaan migas pada wilayah darat dan laut sampai 12 mill kepada BPMA.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Muammar Daufir
Date Deposited:	30 Sep 2025 04:10
Last Modified:	30 Sep 2025 04:10
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16375

Actions (login required)

View Item