Bachrim, Albie (2025) EFEKTIVITAS MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PENGAWASAN JABATAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (PENELITIAN DI KOTA LHOKSEUMAWE). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (127kB)
	Text ringkasan.pdf Download (259kB)
	Text bab 1.pdf Download (276kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (190kB)
	Text Skripsi Albie Full.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Implementasi pengaturan dan pengawasan terhadap jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris memiliki peran vital dalam menjamin kepastian hukum di bidang perdata, sehingga perlu dilakukan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPND) merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap notaris di tingkat daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas MPND dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di Kota Lhokseumawe Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara terhadap anggota MPND, notaris aktif, serta pihak-pihak terkait, dan dilengkapi dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan temuan berdasarkan kerangka hukum dan teori pengawasan administrasi. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwasanya MPND menjalankan fungsi pengawasan melalui tiga peran utama, yaitu fungsi pembinaan, fungsi pemeriksaan, serta fungsi klarifikasi. Efektivitas pelaksanaan tugas MPND terlihat dari upaya sistematis dalam melakukan pembinaan, penanganan laporan, dan pemeriksaan terhadap akta sebagai objek yuridis, bukan personalisasi terhadap notaris. Majelis pengawas notaris telah berupaya memperkuat fungsi pengawasan dengan melakukan pemeriksaan berkala terhadap kinerja notaris, serta mendorong kepatuhan terhadap kode etik jabatan notaris. Disarankan Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara periodik terhadap efektivitas pengawasan jabatan notaris dan memastikan bahwa struktur kelembagaan MPND di daerah memiliki kewenangan dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara independent. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan jabatan oleh notaris sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ALBIE BACHRIM
Date Deposited:	30 Sep 2025 04:06
Last Modified:	30 Sep 2025 04:06
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16364

Actions (login required)

View Item