NURQALIDA, VITRIA (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN PROSTITUSI ONLINE DI KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Vitria Nurqalida_200210118_Cover.pdf Download (30kB)
	Text Vitria Nurqalida_200210118_Abstrak.pdf Download (13kB)
	Text Vitria Nurqalida_200210118_Bab I.pdf Download (30kB)
	Text Vitria Nurqalida_200210118_Daftar Pustaka.pdf Download (137kB)
	Text Vitria Nurqalida_200210118_Collaborative Governance Dalam Penanganan Prostitusi Online Di Kota Lhokseumawe.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan hambatan collaborative governance dalam penanganan prostitusi online di Kota Lhokseumawe. Metode digunakan memakai pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance dalam penanganan prostitusi online di Kota Lhokseumawe diukur menggunakan 5 indikator meliputi; pertama face to face dialog, dimana sudah diterapkan bagi pihak penegak hukum yang terlibat dalam penanganan prostitusi online di Kota Lhokseumawe melalui layanan internet, platform media sosial, dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat. Kedua trust building kerja sama yang dibangun pihak penegak hukum penanganan prostitusi online beserta masyarakat sudah maksimal guna memastikan transparansi, saling menerima masukan, dan selalu mengadakan pertemuan rutin berkontribusi pada pembentukan kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Ketiga commitment to process untuk memastikan komitmen tersebut, pihak penegak hukum melakukan kesepakatan kerja sama yang jelas antara semua pemangku kepentingan, seperti LSM, pemerintah daerah, dan platform teknologi. Keempat shared understanding pemahaman bersama antara pemerintah atau penegak hukum masih sangat minim. Disebabkan adanya tantangan utama terletak pada perbedaan fokus dan pendekatan dari pihak terkait. Bahkan kendala dari sisi regulasi dan birokrasi yang terkadang membuat tindakan kurang terkoordinasi dengan baik. Kelima intermediate outcomes danya kemajuan dalam penguatan kapasitas penegak hukum dan koordinasi antar Lembaga serta menunjukkan hasil positif utama dalam hal penyelamatan korban, peningkatan kesadaran masyarakat, dan lebih banyaknya dukungan bagi rehabilitasi korban. Faktor penghambat dalam proses collaborative governance dalam penanganan prostitusi online di Kota Lhokseumawe diukur menggukan 5 indikator meliputi; Pertama unfavorable starting conditions, ketimpangan sumber daya, rendahnya tingkat kepercayaan antar pemangku kepentingan, dan adanya regulasi yang tumpang tindih menghambat. Kedua poor institutional design, desain kelembagaan yang ada saat ini belum mendukung kolaborasi yang efektif antara sektor-sektor tersebut. Ketiga process dynamics, mengumpulkan bukti hukum yang sah. Faktor-faktor seperti penggunaan identitas palsu, akun anonim, dan teknologi seperti VPN serta aplikasi pesan terenkripsi menyulitkan pihak berwenang untuk melacak pelaku dan mengumpulkan bukti. Keempat unsatisfactory outcomes, hasil yang dicapai dalam penanganan prostitusi online di Kota Lhokseumawe belum memuaskan kurangnya koordinasi antar lembaga, ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan pencegahan, serta kurangnya sumber daya. Kelima challenging external context, diman berupa tekanan ekonomi, regulasi yang tidak sinkron, dan perkembangan teknologi, menjadi tantangan utama dalam penanganan prostitusi online. Kata Kunci : Tata Kelola Kolaboratif, Prostitusi Online, Kebijakan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HM Sociology H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	S. Ap Nurqalida, Vitria
Date Deposited:	26 Sep 2025 04:08
Last Modified:	26 Sep 2025 04:08
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16306

Actions (login required)

View Item