LAMKARUNA, RIMA (2025) KEDUDUKAN HUKUM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi pada Rumah Sakit Avicenna Bireuen). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text COVER_2.pdf Download (154kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (415kB)
	Text ABSTRACK.pdf Download (395kB)
	Text BAB I.pdf Download (412kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (153kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (138kB)
	Text SKRIPSI RIMA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

RINGKASAN Rima Lamkaruna 180510076 KEDUDUKAN PERSETUJUAN HUKUM TINDAKAN MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 (Studi pada RumahSakit Avicenna Bireuen) (Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum dan Fatahillah, S.H., M.Hum) Pelayanan medis di rumah sakit merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Setiap tindakan medis wajib didasarkan pada persetujuan pasien (informed consent), sebagaimana diatur dalam Pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Persetujuan ini penting sebagai perlindungan hukum bagi pasien sekaligus kewajiban etik dan yuridis bagi tenaga medis. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik sering kali belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan tindakan medis dalam perjanjian terapeutik serta menganalisis akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji data dari wawancara dokter dan pasien, serta telaah dokumen, dan peraturan perundang undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara prosedural rumah sakit telah menyediakan formulir persetujuan tertulis untuk tindakan medis beresiko tinggi, namun dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan yang bersifat formalitas, minim komunikasi, dan rendahnya pemahaman pasien terhadap isi persetujuan. Kelalaian dalam pelaksanaan prosedur persetujuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa gugatan perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, sanksi administratif, serta potensi pelanggaran etik profesi medis. Selain itu, kelemahan sistem dokumentasi dapat memperlemah posisi hukum rumah sakit dan tenaga medis jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas komunikasi antara dokter dan pasien, penguatan sistem dokumentasi persetujuan tindakan medis, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pasien dalam pelayan kesehatan. Pemerintah juga perlu mengawasi dan memastikan implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dijalankan secara konsisten oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Kata Kunci: Persetujuan tindakan Medis, Persetujuan Terapeutik, Rumah Sakit, Hukum Kesehatan vi SUMMARY Rima Lamkaruna 180510076 The Legal Position of Medical Consent in Therapeutic Agreements Based on Law Number 17 of 2023 on Health (A Study at Avicenna Hospital Bireuen) (Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum and Fatahillah, S.H., M.Hum) The practice of medical services in hospitals is an important part of providing the constitutional rights of the community to adequate health services. In practice, the implementation of medical actions by health workers must be based on patient consent, known as medical action consent, as a form of legal protection for patient rights and ethical and legal obligations for medical personnel. However, the implementation of this consent in the context of a therapeutic agreement is often not carried out optimally, as happened at the Avicenna Bireuen Hospital. The purpose of this study is to determine the implementation of medical action agreements in therapeutic agreements and to analyze the legal consequences that arise if one party does not fulfill its obligations in the agreement. The research method used in this study is an empirical legal method with a descriptive qualitative approach, reviewing data from interviews with doctors and patients, as well as document reviews, and laws and regulations. The conclusion of the results of this study shows that procedurally the hospital has provided a written consent form for high-risk medical procedures, but in practice there is still a formality in the implementation, minimal communication, and low patient understanding of the contents of the consent. Negligence in implementing the consent procedure can result in legal consequences in the form of civil lawsuits on the basis of breach of contract or unlawful acts, administrative sanctions, and potential violations of medical professional ethics. In addition, weaknesses in the documentation system can weaken the legal position of the hospital and medical personnel if a dispute occurs. Therefore, it is necessary to improve the quality of communication between doctors and patients, strengthen the documentation system for medical action consent, and educate the public about passion rights in health services. The government also needs to monitor and ensure that the implementation of Law Number 17 of 2023 concerning Health is consistently implemented in all health service facilities. Keywords: Informed Consent, Therapeutic Agreement, Hospital, Health Law

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	RIMA LAMKARUNA RIMA LAMKARUNA
Date Deposited:	25 Sep 2025 05:30
Last Modified:	25 Sep 2025 05:30
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16235

Actions (login required)

View Item