SALEHA, ELLA ANNISA (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PEKERJA MIGRAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/PID.SUS/2017). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_ELLA ANNISA SALEHA_210510099.pdf Download (120kB)
	Text ABSTRAK_ELLA ANNISA SALEHA_210510099.pdf Download (229kB)
	Text BAB I_ELLA ANNISA SALEHA_210510099.pdf Download (298kB)
	Text DAPUS_ELLA ANNISA SALEHA_210510099.pdf Download (201kB)
	Text SKRIPSI_ELLA ANNISA SALEHA_210510099.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

file://ayahwa-studio/D/SKRIPSI/SKRIPSI_ELLA%20ANNISA%20SALEHA_210510099.Fenomena maraknya penyelundupan pekerja migran secara ilegal masih menjadi persoalan serius meskipun peraturan perundang-undangan telah mewajibkan penempatan melalui prosedur resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 615K/PID.SUS/2017, di mana terdakwa Frens Angkaw selaku Direktur Keuangan PT Gayung Ikif terbukti menempatkan calon Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal tanpa dokumen resmi dan di luar jalur mitra usaha yang sah, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pekerja migran berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 615K/PID.SUS/2017 dan pertimbangan hakim mahkamah agung dalam kasus penyelundupan pekerja migran pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 615K/PID.SUS/2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 615K/PID.SUS/2017. Sumber data yaitu data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan pekerja migran berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 615K/PID.SUS/2017 dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, progresif, dan substantif, yang berfokus pada penilaian alat bukti yang sah, pembuktian niat jahat (mens rea). Mahkamah Agung menegaskan bahwa alat bukti, seperti dokumen dan keterangan saksi, cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan terdakwa. Pertimbangan hakim mahkamah agung dalam kasus penyelundupan pekerja migran pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 615K/PID.SUS/2017 menunjukkan bahwa meskipun terdakwa, sebagai Direktur Keuangan, tidak terlibat langsung di lapangan, perannya dalam membiarkan proses ilegal berjalan menunjukkan adanya niat jahat yang disengaja. Putusan ini menolak dalih pembagian kerja internal korporasi sebagai alasan untuk melepaskan tanggung jawab pidana. Disarankan agar pemerintah dapat mereformulasi tanggung jawab pidana dalam korporasi agar pejabat struktural tidak lagi bisa berlindung di balik jabatan administratif dalam kasus penyelundupan tenaga kerja. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyelundupan, Pekerja Migran

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ELLA ANNISA SALEHA
Date Deposited:	25 Sep 2025 05:00
Last Modified:	25 Sep 2025 05:00
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16213

Actions (login required)

View Item