M., ANIS WATUL KHAIRA (2025) PERAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN (BNK) DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BIREUEN. S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.
|
Text
cover.pdf Download (71kB) |
|
|
Text
Abstrak.pdf Download (112kB) |
|
|
Text
Bab !.pdf Download (211kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (190kB) |
|
|
Text
SKRIPSI ANIS Watul Khaira M.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Peredaran narkotika di Kabupaten Bireuen yang tergolong tinggi menjadi ancaman serius bagi generasi muda, terlebih posisi daerah ini sebagai jalur lintas yang strategis. Pemerintah telah membentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) untuk menangani masalah ini, namun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan peran BNNK dalam memberantas tindak pidana narkotika di Kota Juang, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menguraikan upaya-upaya yang telah dilakukan guna menciptakan lingkungan bebas narkoba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan pihak BNNK, aparat hukum, tokoh masyarakat, dan pengguna layanan rehabilitasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menyajikan gambaran menyeluruh terhadap realita hukum dan sosial di lapangan, kemudian dianalisis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNNK Bireuen memiliki peran penting dalam strategi pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi korban narkotika. Program seperti Desa Bersinar, pelatihan keterampilan hidup, GDAD, serta operasi penindakan menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Namun, pelaksanaan tugas ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, seperti minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan resistensi sosial terhadap pelaku yang dianggap berpengaruh di lingkungan. Disarankan agar peran BNNK Bireuen mendapat dukungan lebih luas dari masyarakat dan pemerintah. DPR dan Pemerintah Pusat perlu memastikan kelangsungan program pemberdayaan seperti GDAD melalui anggaran yang memadai. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan agar proses hukum berjalan maksimal. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pemberantasan narkotika secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | ANIS WATUL KHAIRA M |
| Date Deposited: | 25 Sep 2025 05:18 |
| Last Modified: | 25 Sep 2025 05:18 |
| URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16202 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




