NAZLAH, SITI NABILA (2025) PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN TEBING TINGGI KOTA. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER SITI NABILA NAZLAH.pdf Download (146kB)
	Text ABSTRAK SITI NABILA NAZLAH.pdf Download (186kB)
	Text BAB 1 SITI NABILA NAZLAH.pdf Download (279kB)
	Text DAPUS SITI NABILA NAZLAH.pdf Download (240kB)
	Text SKRIPSI SITI NABILA NAZLAH.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keindahan kota. Keberadaan PKL kerap menimbulkan permasalahan seperti kemacetan, gangguan ketertiban umum, dan persaingan ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang diterapkan pemerintah dalam menertibkan PKL serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dengan aparat pemerintah, pedagang, serta tokoh masyarakat, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penertiban dilakukan melalui pendekatan persuasif, represif terbatas serta melalui penertiban langsung dan tidak langsung, dan pemberian alternatif lokasi berdagang. Pemerintah kecamatan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pendekatan persuasif dilakukan melalui sosialisasi dan dialog dengan para pedagang. Penertiban represif hanya diterapkan jika pedagang tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Pemerintah juga menyediakan lokasi relokasi seperti pasar tradisional dan sentra PKL. Namun, strategi ini masih terhambat oleh kurangnya fasilitas di lokasi relokasi. Banyak PKL menolak dipindahkan karena khawatir kehilangan pelanggan dan penghasilan. Hambatan lain meliputi kurangnya koordinasi antarinstansi dan minimnya pengawasan berkelanjutan. Strategi yang dijalankan belum sepenuhnya berbasis pendekatan partisipatif. Diperlukan keterlibatan lebih luas dari masyarakat dan organisasi PKL dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Penertiban yang terlalu represif justru berisiko menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, strategi yang ideal menurut penulis adalah yang mengedepankan dialog, pemberdayaan, dan dukungan fasilitas yang memadai. Selain itu, penguatan regulasi dan penegakan hukum yang konsisten juga diperlukan. Pemerintah perlu menyusun kebijakan jangka panjang yang tidak hanya menertibkan, tetapi juga memberdayakan PKL secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan PKL dapat dikelola tanpa mendegradasi kepentingan umum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	SITI NABILA NAZLAH
Date Deposited:	24 Sep 2025 06:04
Last Modified:	24 Sep 2025 06:04
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16196

Actions (login required)

View Item