Azmi, Chairul (2023) ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Chairul Azmi_217410101032_Cover.pdf Download (183kB)
	Text Chairul Azmi_217410101032_Abstrak.pdf Download (252kB)
	Text Chairul Azmi_217410101032_Bab I.pdf Download (477kB)
	Text Chairul Azmi_217410101032_Daftar Pustaka.pdf Download (387kB)
	Text TESIS chairul azmi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang dimaksud dengan putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum adalah: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Melalui putusan hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, terdapat suatau putusan yang menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukumnya. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm. Bahwa dalam kasus tersebut dijelaskan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Edi Yanto Bin Mak Syah kepada Rahmatul Wahyu Bin Bustami namun terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena telah berdamai. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka menarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan tesis dengan judul: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)”. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penghapusan pidana berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam KUHP dan KUHAP. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian yuridis-normatif, penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka. Hasil Penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, menentukan bahwa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana dinamakan alasan penghapus pidana, yaitu: Alasan pembenar dan Alasan pemaaf. Analisis terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/Pn Skm, terhadap dakwaan serta tuntutan Penuntut Umum sudah tepat, namun pada putusan Majelis Hakim masih terdapat kekeliruan keliru. Hal ini berdasarkan pemeriksaan fakta- fakta dipersidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa, yang menyebabkan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam perkara ini seharusnya lebih cermat lagi dalam menangani suatu tindak pidana, karena apabila Hakim keliru atau salah dalam menjatuhkan putusan maka keadilan dan kepastian hukum tidak akan dapat terwujud

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Chairul Azmi
Date Deposited:	19 Mar 2024 05:54
Last Modified:	19 Mar 2024 05:54
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/1604

Actions (login required)

View Item