Sandra, Nabilla (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Putusan No. 36/PDT. G/2021/PN MKS). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (441kB)
	Text ringkasan.pdf Download (616kB)
	Text bab 1.pdf Download (585kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (568kB)
	Text SKRIPSI NABILLA SANDRA.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Dalam pewarisan menurut KUHPerdata ahli waris pengganti (bij plaatsvervulling) hanya diakui bagi keturunan sah dalam garis lurus ke bawah sesuai dengan ketentuan Pasal 841 hingga Pasal 848 KUH Perdata. Namun demikian,ditemukan penyimpangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mks, di mana majelis hakim menetapkan istri dari saudara kandung pewaris sebagai ahli waris pengganti. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis terkait dengan bagaimana kedudukan istri sebagai ahli waris pengganti, dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta akibat hukum terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem pewarisan perdata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis kedudukan istri sebagai ahli waris pengganti, menganalisis dan mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan, serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan, khususnya dalam kaitannya dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian isi putusan dengan norma-norma hukum waris perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks bertentangan dengan ketentuan KUHPerdata karena menetapkan istri dari saudara kandung pewaris sebagai ahli waris pengganti. Padahal, menurut Pasal 841–848 KUHPerdata, penggantian hanya diperbolehkan bagi keturunan sah dalam garis lurus ke bawah. Hakim mempertimbangkan Pasal 830, 832, dan 852 KUHPerdata mengenai terbukanya warisan, hubungan darah, serta golongan-golongan ahli waris, namun mengabaikan syarat hubungan darah dalam penggantian. Pasal 311 RBg digunakan sebagai dasar menerima dalil gugatan karena tidak dibantah tergugat. Akibatnya, putusan ini menyimpang dari prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam hukum waris perdata. Disarankan hakim tidak hanya menjadikan sikap pasif tergugat sebagai dasar utama pertimbangan, melainkan tetap berpegang pada ketentuan normatif KUHPerdata, agar asas keadilan dan kepastian hukum terpenuhi dan tidak merugikan pihak-pihak yang secara hukum lebih berhak atas warisan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	NABILLA SANDRA
Date Deposited:	22 Sep 2025 08:47
Last Modified:	22 Sep 2025 08:47
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16039

Actions (login required)

View Item