AMALINDA, PUTRI (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) (STUDI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH UTARA). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER PUTRI AMALINDA (3).pdf Download (184kB)
	Text ABSTRAK PUTRI AMALINDA (1).pdf Download (285kB)
	Text BAB 1 PUTRI AMALINDA (1).pdf Download (717kB)
	Text DAPUS PUTRI AMALINDA (1).pdf Download (339kB)
	Text SKRIPSI PUTRI AMALINDA (6).pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Implementasi kebijakan E-Government melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan aplikasi IKD, kurang meratanya transparansi informasi tentang aplikasi tersebut, serta kendala dalam aspek komunikasi, sumber daya manusia, disposisi petugas, dan struktur birokrasi yang masih kurang efektif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan E-Government melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menitik beratkan pada empat faktor utama dalam keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian mencakup pejabat Dinas Dukcapil, staf pelaksana, dan masyarakat pengguna aplikasi IKD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD masih rendah dengan hanya sekitar 21.625 orang dari total penduduk 641.007 jiwa yang telah melakukan aktivasi, sedangkan lebih dari 408 ribu belum mengaktifkan aplikasi ini. Transparansi informasi telah dilakukan lewat media sosial dan sosialisasi langsung di kecamatan dan sekolah, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Kendala utama yang dihadapi berupa komunikasi yang belum merata kepada masyarakat terutama di desa terpencil, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, sikap sebagian petugas yang belum konsisten dan masih terdapat birokrasi yang belum optimal serta koordinasi yang perlu ditingkatkan. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi yang merata dan berkelanjutan, penambahan sumber daya dan fasilitas, serta perbaikan koordinasi birokrasi untuk mendorong keberhasilan implementasi aplikasi IKD di Aceh Utara. Kata Kunci: E-Government, Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, Aceh Utara.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	Putri Amalinda
Date Deposited:	22 Sep 2025 03:43
Last Modified:	22 Sep 2025 03:43
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/16003

Actions (login required)

View Item