RAJIEF, MUHAMMAD (2025) KEDUDUKAN DAN DUALISME PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI ACEH TAHUN 2024. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (72kB)
	Text Abstrak.pdf Download (31kB)
	Text BAB I.pdf Download (298kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (45kB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (908kB)

Abstract

Keberadaan dua lembaga pengawas Pemilu di Aceh, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat nasional dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dualisme ini menimbulkan permasalahan hukum dan kelembagaan yang berpotensi menghambat efektivitas pengawasan pemilu dan tumpang tindih kewenangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan Bawaslu dan Panwaslih dalam sistem pengawasan Pemilu di Aceh tahun 2024, dan menganalisis implikasi dari dualisme pengawas Pemilu terhadap prinsip demokrasi di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh dari data primer dan data sekunder serta data tersebut akan di analisis, kemudian hasil dari penelitian tersebut disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Bawaslu, berdasarkan UU Pemilu berwenang mengawasi Pemilu dan Pilkada Aceh, sementara Panwaslih, berdasarkan UU Pemerintahan Aceh hanya berwenang mengawasi Pilkada. Dualisme ini muncul karena ketidakselarasan antara kedua undang-undang tersebut dan ketidakjelasan hierarki antara Bawaslu dan Panwaslih pasca Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017. Salah satu implikasinya adalah ketidakjelasan dalam hubungan hierarkis antara kedua lembaga ini, terutama dalam kewenangan mengawasi pemilu dan pilkada. Selain itu, keberadaan Panwaslih yang dibentuk oleh DPRA menimbulkan potensi independensi yang lemah. Disarankan kepada Pemerintah pusat dan DPRA untuk berkolaborasi dalam menyusun regulasi yang jelas dan tidak bertentangan, sehingga kewenangan masing-masing lembaga dapat dipertegas, dan Qanun Nomor 6 Tahun 2018 perlu diperbaiki agar selaras dengan UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Pemerintahan Aceh. Kata Kunci: Kedudukan, Dualisme, Pengawas, Pemilu, Aceh

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	J Political Science > JA Political science (General) K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Muhammaad Rajief
Date Deposited:	19 Sep 2025 09:51
Last Modified:	19 Sep 2025 09:51
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15954

Actions (login required)

View Item