Mulya, Rifki (2025) PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI (TPI) LHOKSEUMAWE DALAM UPAYA DEPORTASI BAGI WARGA NEGARA ASING SUBJEK PERKAWINAN CAMPURAN. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text 1. Cover Tesis Rifki Mulya.pdf Download (63kB)
	Text 3. RINGKASAN ABSTRACT ok.pdf Download (1MB)
	Text RIFKI MULYA BAB I.pdf Download (9MB)
	Text 5. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (173kB)
	Text 4. ISI TESIS RIFKI MULYA FINAL ok_compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Lhokseumawe memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, termasuk di wilayah kerjanya. Salah satu fokus pengawasan adalah terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan perkawinan campuran dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Meski perkawinan campuran merupakan hak asasi, namun status keimigrasian WNA yang bersangkutan tetap harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran izin tinggal maupun penyalahgunaan status pernikahan. Penelitian ini membahas permasalahan bagaimana bentuk tugas pokok Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terhadap upaya deportasi bagi Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran, bagaimana pelaksanaan tugas pokok Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe terhadap upaya deportasi bagi Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran serta kendala yang dihadapi dalam upaya deportasi bagi Warga Negara Asing subjek perkawinan campuran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Kemudian mengumpulkan data hukum dan menganalisis data hukum tersebut serta diolah secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, termasuk penanganan pelanggaran terkait izin tinggal melalui perkawinan campuran yang tidak sah, demi menjaga supremasi hukum dan kepentingan nasional. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe telah melaksanakan peran strategisnya dalam penegakan hukum keimigrasian di wilayah Aceh Utara, Bireuen, dan Lhokseumawe dengan menangani pelanggaran izin tinggal melalui perkawinan campuran, menggunakan pendekatan intelijen keimigrasian dan tindakan administratif seperti deportasi yang cepat dan efisien sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe menghadapi berbagai kendala dalam upaya deportasi WNA yang terlibat perkawinan campuran, seperti kemudahan bebas visa, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya partisipasi masyarakat, namun terus melakukan penanggulangan melalui usulan selektivitas bebas visa, penambahan personel, serta peningkatan kesadaran masyarakat demi memperkuat penegakan hukum keimigrasian secara optimal. Adapun saran yang dapat diberikan ialah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe seharusnya memperkuat sistem digitalisasi dalam pengelolaan data keimigrasian guna mempercepat administrasi dan mengurangi kendala dalam menangani masalah keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe harus melakukan evaluasi dan peningkatan sistem administrasi serta penerapan teknologi informasi yang lebih efisien dalam pengelolaan data keimigrasian untuk meningkatkan kompetensi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan deportasi Warga Negara Asing (WNA) disarankan agar Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe mengevaluasi kebijakan Bebas Visa, memperketat prosedur administrasi, serta meningkatkan kapasitas SDM dan sosialisasi kepada masyarakat untuk memperlancar proses deportasi WNA subjek perkawinan campuran.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Rifki Mulya
Date Deposited:	19 Sep 2025 09:51
Last Modified:	19 Sep 2025 09:51
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15953

Actions (login required)

View Item