FITRIA, HAYATUN (2025) Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Pembangunan Waduk Krueng Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (13kB)
	Text ringkasan.pdf Download (93kB)
	Text bab 1.pdf Download (197kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (15kB)
	Text HAYATUN FITRIA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, seharusnya pengadaan tanah dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, melalui proses yang menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan musyawarah. Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan proyek ini menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksepakatan nilai ganti rugi, minimnya sosialisasi, dan penolakan warga untuk melepaskan tanah mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif dan berfokus pada pihak-pihak terkait di Gampong Blang Pante. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data yang terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto dilakukan secara litigasi, yakni melalui jalur pengadilan, sebagaimana terlihat dari dikabulkannya sebagian gugatan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk, akibat ketidakpuasan masyarakat atas nilai ganti rugi, ketidakterlibatan dalam musyawarah, serta konflik kepemilikan lahan antar desa, yang menandakan bahwa proses nonlitigasi seperti musyawarah sebelumnya belum berhasil menyelesaikan sengketa secara tuntas. Kendala penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap pembangunan Waduk Krueng Keureuto adalah ketidaksesuaian data administratif dengan kenyataan di lapangan, ketidaksepakatan tentang nilai ganti rugi yang dianggap tidak sesuai, kurangnya sosialisasi dan musyawarah yang melibatkan masyarakat, serta sengketa batas wilayah antar desa. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan melibatkan pihak independen dalam penilaian ganti rugi melalui KJPP, menerbitkan dokumen kepemilikan lahan seperti Surat Keterangan Tanah (SKT), melaksanakan mediasi non-litigasi untuk mencapai kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah. Saran yang diberikan adalah diperlukan koordinasi lebih baik antara pemerintah dan masyarakat serta prosedur yang lebih transparan untuk memastikan keadilan dalam pengadaan tanah.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Hayatun Fitria
Date Deposited:	22 Sep 2025 04:48
Last Modified:	22 Sep 2025 04:48
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15934

Actions (login required)

View Item