FRATIWI, SHINDI (2025) ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN ATAS PASAL YANG TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM OLEH HAKIM (STUDI KASUS PUTUSAN NO.112/PID.B/2024/PN.SRH). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER SHINDI.pdf Download (173kB)
	Text ABSTRAK SHINDI.pdf Download (252kB)
	Text BAB 1 SHINDI.pdf Download (621kB)
	Text DAPUS SHINDI.pdf Download (309kB)
	Text SKRIPSI SHINDI FRATIWI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pembuktian dalam konteks hukum acara pidana merujuk pada ketentuan yang mengatur batasan-batasan dalam sidang pengadilan terkait upaya untuk mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum. Setiap pihak terlibat dalam proses ini harus mengikuti ketentuan serta prosedur yang telah diatur oleh undang-undang. Tidak diperkenankan ada pihak yang bertindak di luar ketentuan tersebut dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa yang tidak boleh mempertahankan klaim di luar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab Ahmad rozikin Alias Oca sebagai pelaku tindak pidana penggelapan , untuk mengetahui perlindungan hukum dan tanggungjawab pelaku terhadap korban dalam tindak pidana penggelapan serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN.Srh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta analisis secara prespektif-normatif. Hasil dari penelitian ini, hakim memutuskan pasal yang berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum setelah melakukan analisis pembuktian secara independen dan objektif. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan tipu muslihat dengan berpura-pura memohon untuk memperoleh barang, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP, bukan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP yang dituntut jaksa. Keputusan hakim ini didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap unsur objektif dan subjektif tindak pidana, serta prinsip kebenaran materiil dalam penegakan hukum. Walaupun demikian, perubahan pasal tersebut harus disertai pemberitahuan yang memadai kepada terdakwa untuk menjamin hak atas pembelaan yang adil.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	shindi fratiwi shindi
Date Deposited:	19 Sep 2025 08:21
Last Modified:	19 Sep 2025 08:21
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15914

Actions (login required)

View Item