MASTHURA, MASTHURA (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Simpang Rangkaya Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text cover st.pdf Download (32kB)
	Text abstrak mt.pdf Download (304kB)
	Text bab 1 mt.pdf Download (573kB)
	Text dapus mt.pdf Download (191kB)
	Text TESIS CETAK 4 MASTHURA (1).pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penataan pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu tantangan besar dalam pengelolaan ruang kota, terutama di wilayah yang sedang berkembang seperti Kabupaten Aceh Utara. Keberadaan PKL di Simpang Rangkaya Kecamatan Tanah Luas menjadi isu strategis karena berada di jalur pipa gas PT. Pema Global Energi (PGE), yang secara regulatif dilarang untuk didirikan bangunan demi alasan keselamatan publik. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui pendekatan collaborative governance mencoba menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan berbagai aktor seperti perusahaan swasta (PT. PGE), organisasi masyarakat sipil, dan PKL itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses collaborative governance dilaksanakan dalam penataan PKL serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen kebijakan serta berita terkait. Teori utama yang digunakan adalah model collaborative governance dari Ansell dan Gash, dialog tatap muka (face-to-face dialogue), pembangunan kepercayaan (trust-building), komitmen terhadap proses, pemahaman bersama (shared understanding), dan hasil antara (intermediate outcomes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance di Simpang Rangkaya belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan PT. PGE telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU), sosialisasi, dan penyediaan lahan alternatif seluas 8.000 m² di kawasan SP A1. Namun, banyak PKL menolak relokasi dengan alasan lokasi yang jauh, berisiko banjir, dan tidak strategis secara ekonomi. Proses dialog belum berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Tidak ada fasilitator netral yang mampu menjembatani komunikasi antar aktor, sehingga inisiatif kolaboratif masih bersifat simbolik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama PT. PGE masih bersifat parsial dan belum mampu menciptakan tata kelola yang benar-benar partisipatif dan berkeadilan. Keberhasilan collaborative governance mensyaratkan adanya penguatan kapasitas dialog lintas aktor, kehadiran fasilitator independen, dan desain kebijakan yang lebih inklusif dan responsif.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:	Pascasarjana > 63103 - Magister Administrasi Publik
Depositing User:	Masthura Masthura
Date Deposited:	19 Sep 2025 07:39
Last Modified:	19 Sep 2025 07:39
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15866

Actions (login required)

View Item