Fitri, Anisa (2025) ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN POLIANDRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Penelitian di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara). S1 thesis, UNIVERSITAS MALIKUSSALEH.

	Text Cover.pdf Download (35kB)
	Text Abstrak.pdf Download (233kB)
	Text BAB I.pdf Download (268kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (236kB)
	Text Full-Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan poliandri adalah salah satu bentuk perkawinan yang dilarang oleh Islam. Keharaman tersebut telah jelas disebutkan di dalam Al-qur’an dan juga hadits Nabi. Para ulama juga bersepakat atas keharamannya. Namun pada kenyataannya telah terjadi perkawinan poliandri di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang dilatar belakangi oleh suatu gejala sosial yaitu perkawinan poliandri yang dilakukan oleh salah satu warga masyarakat Gampong tersebut. Perkawinan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan haram dilakukan oleh siapa pun. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan poliandri. Fokus penelitian ditekankan pada obyek perkawinan poliandri yang terjadi di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. dalam analisis ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyebab terjadinya perkawinan poliandri dan akibat, serta bagaimana akibat hukumnya terhadap perkawinan poliandri yang terjadi di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara tersesebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum ini didasarkan fakta yuridis yang terjadi di dalam masyarakat. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan . Analisis data digunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan metode pengumpulan data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Perkawinan poliandri yang terjadi di Gampong Cot Mancang Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dilatar belakangi karena tindakan terburu-buru kedua pelaku ingin segera melakukan perkawinan tanpa menunggu terlebih dahulu proses perceraian dari suami pertama, akibatnya, pada saat melangsungkan perkawinan pihak wanita masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertamanya. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa jika saat melangsungkan perkawinan pihak isteri masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain maka perkawinan yang kedua tidak sah dan haram, dari perkawinan poliandri tersebut tidak dikaruniai keturunan. Ditinjau dari segi sosio-legal, respon masyarakat akan hal tersebut yang berkaitan dengan hukum Islam maupun hukum posistif, menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat akan hal tersebut masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial dan hukum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Anisa Fitri
Date Deposited:	19 Sep 2025 04:54
Last Modified:	19 Sep 2025 04:54
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15822

Actions (login required)

View Item