Mahara, Rike (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTERI ATAS TIDAK DIUCAPKANNYA IKRAR TALAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong). S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover tesis- Rike Mahara.pdf Download (31kB)
	Text Abstrack- Rike Mahara.pdf Download (15kB)
	Text Bab 1- Rike Mahara.pdf Download (551kB)
	Text Daftar Pustaka- Rike Mahara.pdf Download (351kB)
	Text Tesis_Rike Mahara_237410101005.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Talak sebagai hak suami diatur dalam Pasal 70 ayat (6) UU Peradilan Agama dengan batas waktu enam bulan untuk mengucapkan ikrar talak. Jika lewat waktu, putusan cerai gugur dan perkawinan tetap sah. Kondisi ini menimbulkan masalah sosial karena pasangan sudah tidak tinggal bersama dan tidak menjalankan kewajiban. Oleh karena itu, isteri sebagai kelompok rentan berhak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum sesuai Pasal 28 UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum terkait ikrar talak dalam sistem peradilan agama di Indonesia, faktor penyebab suami tidak mengucapkan ikrar talak pasca putusan di Pengadilan Agama Cibinong dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak isteri dalam kasus tidak diucapkannya ikrar talak di persidangan Pengadilan Agama Cibinong. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undang dan kasus bersifat preskriptif dengan sumber pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder serta menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara dan/atau kuisioner, dokumentasi dan studi kepustakaan serta hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan objek permasalahan dari penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ikrar talak di Peradilan Agama Cibinong dilakukan di depan sidang setelah upaya perdamaian hakim gagal dan sesuai alasan hukum yang berlaku. Faktor penyebab Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Cibinong antara lain adanya perdamaian serta ketidakmampuan memenuhi kewajiban akibat perceraian. Perlindungan hukum bagi isteri diwujudkan melalui peran hakim dalam menumbuhkan kesadaran hukum Pemohon, pemberian solusi terkait pembayaran kewajiban, serta peran isteri yang dapat memberi keringanan atau mengajukan gugatan cerai jika perkara talak suami dinyatakan gugur. Disarankan agar Pemerintah dan/atau Mahkamah Agung memperbarui hukum dengan memberi daya paksa bagi Pemohon yang tidak memenuhi kewajiban akibat perceraian, serta membangun sistem interkoneksi dengan lembaga terkait untuk mengurangi gugurnya perceraian akibat kelalaian pembayaran kewajiban. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Isteri, Tidak diucapakan Ikrar Talak

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Rike RM Mahara
Date Deposited:	19 Sep 2025 04:05
Last Modified:	19 Sep 2025 04:05
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15793

Actions (login required)

View Item