SIREGAR, ARYA PARNAUNGAN (2025) PELANGGARAN PEMILU YANG DILAKUKAN OLEH CALON LEGISLATIF (Studi Penelitian di Kabupaten Labuhanbatu). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER_ARYA PARNAUNGAN SIREGAR_200510232.pdf Download (47kB)
	Text ABSTRAK_ARYA PARNAUNGAN SIREGAR_200510232.pdf Download (313kB)
	Text BAB I_ARYA PARNAUNGAN SIREGAR_200510232.pdf Download (436kB)
	Text DAPUS_ARYA PARNAUNGAN SIREGAR_200510232.pdf Download (330kB)
	Text SKRIPSI_ARYA PARNAUNGAN SIREGAR_200510232.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh calon legislatif berupa pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pemasangan APK harus memenuhi ketentuan lokasi, waktu dan ukuran tertentu. Namun, di Kabupaten Labuhanbatu masih ditemukan banyak pelanggaran, seperti pemasangan APK di tempat ibadah, fasilitas umum, jalan-jalan protokol, dan di pepohonan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pelanggaran pemilu dalam pemasangan alat peraga kampanye serta upaya penyelesaiannya. Dengan dua pokok permasalahan yaitu bagaimanakah penerapan sanksi pelanggaran pemilu pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif serta apa kendala dan upaya dalam penegakan hukum pelanggaran pemilu pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif di Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan kasus, sifat penelitian yaitu deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer serta adanya responden dan informan.. Teknik analisis data dilakukan dengan teknik kualitatif, mengumpulkan data dengan cara seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terkait pemasangan APK di Kabupaten Labuhanbatu masih relatif minim dan belum efektif. Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu pada umumnya hanya melakukan pemanggilan terhadap para caleg yang melakukan pelanggaran dan penertiban APK, tanpa adanya sanksi yang lebih tegas. Kendala utama dalam penegakan hukum antara lain terbatasnya penindakan hukum lanjutan setelah pencabutan APK serta rendahnya kesadaran hukum dari peserta pemilu. Saran diperlukan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu meningkatkan upayanya dalam mengedukasi para calon legislatif tentang peraturan dan konsekuensi terhadap pelanggaran pemilu, serta menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap para calon legislatif yang melakukan pelanggaran pemasangan APK di Kabupaten Labuhanbatu. Kata kunci: Pelanggaran , pemilu, calon legislatif, alat peraga kampanye

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	ARYA PARNAUNGAN SIREGAR
Date Deposited:	19 Sep 2025 03:49
Last Modified:	19 Sep 2025 03:49
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15776

Actions (login required)

View Item