Femi, Ade Ira Octa (2025) KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENANGANI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI LHOKSEUMAWE. S2 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Tesis- Ade ira octa femi.pdf Download (183kB)
	Text Abstrak_ ade ira octa femi.pdf Download (303kB)
	Text BAB I- ade ira octa femi.pdf Download (816kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA- ade ira octa femi.pdf Download (394kB)
	Text TESIS ADE IRA OCTA FEMI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan bertambah nya jumlah penyandang disabilitas mental serta Orang Gangguan Jiwa (ODGJ) di Lhokseumawe pada kondisi ini membuat warga Kota Lhokseumawe sangat tidak nyaman dengan adanya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang keseluruhan belum ditangani pemerintah setempat. Dalam Hal ini pemerintah Lhokseumawe harus memastikan adanya penanganan terhadap kewenangan pemerintah kota dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan pemerintah kota dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Lhokseumawe serta untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pemerintah terhadap kewenangan pemerintah kota dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Lhokseumawe. Metode penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan pendekatan hukum empiris yang berlokasi di Kota Lhokseumawe, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, serta kebijakan daerah seperti Peraturan Wali Kota dan program Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 2 sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data digunakan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, analisis data melalui metode deskriptif. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe berwenang menyediakan layanan kesehatan dasar, rehabilitasi sosial, serta pendampingan dan reintegrasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan. Namun, meskipun telah melakukan berbagai upaya, pemerintah kota belum sepenuhnya memenuhi hak-hak ODGJ, sehingga masih banyak ODGJ yang tidak tertangani dengan baik dan keberadaannya mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe agar menangani ODGJ lebih efektif yaitu: perlunya peningkatan koordinasi antar instansi, penambahan sumber daya manusia yang kompeten di bidang kesehatan jiwa, serta penguatan regulasi daerah agar penanganan ODGJ dapat berjalan lebih optimal, komprehensif, dan berkelanjutan sehingga pelaksanaan pemenuhan hak-hak ODGJ dan penanganan ODGJ dapat terwujud secara keseluruhan. Kata kunci; Kewenangan, Pemerintah, Kesehatan, Orang Dengan Gangguan Jiwa.

Item Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > 74101 - Magister Hukum
Depositing User:	Ade Ira Octa Femi
Date Deposited:	22 Sep 2025 06:20
Last Modified:	22 Sep 2025 06:20
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15730

Actions (login required)

View Item