Ulfa, Marya (2025) Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Batas Gampong Oleh Peradilan Adat (Studi Kasus Di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

[img] Text
cover.pdf

Download (78kB)
[img] Text
ringkasan.pdf

Download (51kB)
[img] Text
bab 1.pdf

Download (260kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf

Download (121kB)
[img] Text
Marya Ulfa Ful Text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Sengketa tanah adat merupakan salah satu bentuk konflik yang kerap terjadi di wilayah pedesaan, terutama pada daerah yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat. Salah satu bentuk sengketa yang terjadi Adalah perbedaan penafsiran mengenai batas wilayah gampong yang menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong oleh keuchik, faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong Uteuen Gathom, serta bentuk upaya terhadap hambatan penyelesaian sengketa tanah adat batas gampong Uteuen Gathom. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta-fakta di lapangan. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), analisis data menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah adat sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008, namun penyelesaian belum mencapai titik final. Hambatan yang ditemukan meliputi: tidak tersedianya bukti administratif batas wilayah, klaim sepihak karena kepentingan ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat, serta ketegangan akibat pelibatan aparat. Keuchik dan tokoh adat telah melakukan berbagai upaya, antara lain musyawarah antar gampong, koordinasi dengan kecamatan, pemetaan batas wilayah adat, serta pelibatan Babinsa. Diharapkan kepada keuchik lebih proaktif dalam memperkuat dokumentasi batas wilayah, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum adat dan qanun, serta memberikan dukungan hukum agar proses penyelesaian sengketa tanah adat dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan konflik horizontal berkepanjangan

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: MARYA ULFA
Date Deposited: 18 Sep 2025 08:57
Last Modified: 18 Sep 2025 08:57
URI: https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15728

Actions (login required)

View Item View Item

Latest Collections

Top Downloaded Items

Top Authors

This repository has been indexed by