Shaumi, Iyasiwenda (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI DESA SITINJO, KABUPATEN DAIRI. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (31kB)
	Text Abstrak.pdf Download (324kB)
	Text BAB I.pdf Download (297kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (482kB)
	Text SKRIPSI IYASIWENDA SHAUMI.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pernikahan beda agama merupakan permasalahan yang masih menimbulkan perdebatan di Indonesia, mengingat ketidaksesuaian dengan hukum agama dan hukum negara. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pernikahan beda agama yang tetap dilaksanakan dengan berbagai cara, meskipun tidak mendapatkan pengakuan hukum yang jelas. Di Sitinjo, Kabupaten Dairi, kasus perceraian dari pernikahan beda agama memberikan dampak signifikan terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak sering kali mengalami kebingungan identitas, tekanan psikologis, serta permasalahan hukum terkait hak asuh dan status keagamaannya. Ketidaksahan pernikahan orang tua menurut hukum agama dan negara semakin memperumit perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban perceraian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pihak berwenang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian akibat pernikahan beda agama memicu permasalahan hukum terkait hak asuh anak, kewajiban nafkah, serta pencatatan administrasi kependudukan anak. Selain itu, anak juga menghadapi stigma sosial serta ketidakjelasan dalam pembinaan moral dan keagamaan. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi anak, diperlukan penegakan aturan yang lebih ketat terhadap larangan pernikahan beda agama, agar tidak terjadi dampak hukum yang merugikan anak di kemudian hari. Pemerintah dan lembaga sosial juga memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, terutama dalam aspek pendidikan, kesejahteraan, dan identitas hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak hanya bertentangan dengan norma agama dan hukum negara, tetapi juga berdampak buruk bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam pencegahan pernikahan beda agama serta kebijakan yang lebih jelas dalam perlindungan hak anak akibat perceraian dari pernikahan yang tidak sah. Kata Kunci: Perlindungan Anak, Perceraian, Pernikahan Beda Agama, Hukum Perkawinan, Sitinjo.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Iyasiwenda Shaumi
Date Deposited:	18 Sep 2025 08:27
Last Modified:	18 Sep 2025 08:27
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15695

Actions (login required)

View Item