PUTRIANI, PUTRIANI (2025) TINDAK PIDANA PENAMBANGAN ILEGAL (Studi Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (30kB)
	Text ringkasan.pdf Download (13kB)
	Text bab 1.pdf Download (234kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (173kB)
	Text PUTRIANI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penambangan ilegal mencerminkan kesenjangan antara Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 158 jo. Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 yang mewajibkan adanya izin dalam kegiatan pertambangan dengan kasus yang terjadi dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm, terdakwa terbukti melakukan penambangan dan menjual tanah timbun secara ilegal tanpa IUP, serta dipidana penjara selama 4 bulan. Hal ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap prosedur hukum pertambangan yang seharusnya menjadi syarat utama dalam perlindungan sumber daya alam, dan sekaligus memperlihatkan perlunya penguatan pengawasan serta penegakan hukum guna menutup celah pelanggaran terhadap kewajiban legal formal di sektor pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana penambangan ilegal pada Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/PN.Lsm. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN.Lsm. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menelaah penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penambangan ilegal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 163/Pid.B/LH/2021/PN Lsm aparat penegak hukum telah menjalankan proses penyidikan dan penuntutan secara prosedural, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti terbatasnya pengawasan di lapangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kepatuhan masyarakat akibat tekanan ekonomi serta belum optimalnya regulasi dalam mendukung pertambangan rakyat yang sah. Di sisi lain, Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah menerapkan prinsip keadilan dan kepastian hukum secara seimbang melalui penilaian alat bukti yang komprehensif dan proporsional, serta mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi terdakwa yang beritikad baik. Putusan yang dijatuhkan menunjukkan bahwa pendekatan peradilan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung dimensi korektif dan edukatif. Pemerintah perlu segera merancang dan mengimplementasikan sistem perizinan pertambangan rakyat yang inovatif, inklusif, dan berbasis teknologi digital, dengan membuka ruang partisipasi aktif masyarakat lokal.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	PUTRIANI PUTRIANI
Date Deposited:	18 Sep 2025 07:05
Last Modified:	18 Sep 2025 07:05
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15662

Actions (login required)

View Item