HARAHAP, FAZAR SIDDIK (2025) ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PEMBAYARAN UTANG KEPADA KREDITUR ATAS PAILITNYA PT.SRI REJEKI ISMAN,TBK (SRITEX). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.
|
Text
COVER.pdf Download (61kB) |
|
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (201kB) |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (325kB) |
|
|
Text
DAPUS.pdf Download (266kB) |
|
|
Text
FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada krediturnya. Latar belakang penelitian ini adalah kasus PT.Sritex yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya meskipun telah melalui mekanisme PKPU. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan huum dalam penyelesaian utang setelah PT.Sritex,Tbk dinyatakan pailit serta implikasi yuridis dari putusan pailit tersebut terhadap hak-hak kreditur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan bersifat deksriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan,doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian utang pada PT.Sritex,Tbk mengikuti mekanisme UUK-PKPU, dimulai dari penetapan tanggal insolvensi, inventarisasi aset oleh kurator, pendaftaran dan pencocokan piutang, hingga penjualan aset melalui lelang untuk kemudian dibagikan kepada kreditur sesuai urutan prioritas. Namun, jumlah aset PT.Sritex,Tbk yang terbatas menimbulkan kondisi insolvensi berat sehingga sebagian kreditur konkuren berpotensi tidak memperoleh pelunasan. Implikasi yuridis dari putusan pailit ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur, khusunya melalui peran kurator yang wajib melaksanakan pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel. Selain itu, putusan pailit juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi, terutama terhadap pekerja yang berkedudukan sebagai kreditur preferen. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila aset debitur tidak mencukupi adalah melalui actio pauliana atau penunjukan penanggung utang sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata. Disaran kepada semua yang terlibat dalam kepailitan agar Peningkatan transparansi Proses harus lebih dilakukan dengan transparan, semua pihak yang telibat dapat memahami langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian utang. Pemberian informasi yang jelas dan tepat waktu untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses hukum. Kata Kunci : Kepailitan, Penyelesaian Utang, Kreditur.
| Item Type: | Thesis (S1) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | FAZAR SIDDIK HARAHAP |
| Date Deposited: | 18 Sep 2025 06:53 |
| Last Modified: | 18 Sep 2025 06:53 |
| URI: | https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15652 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




