BATUBARA, RIRIN WULAN SARI (2025) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENCAIRAN DANA PUSKESMAS BLANG CUT KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN.Lsm). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (48kB)
	Text Abstrak.pdf Download (117kB)
	Text BAB I.pdf Download (465kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (191kB)
	Text Full-Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dalam perkara pencairan dana Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe menunjukkan adanya penyimpangan antara kewajiban hukum dan etika PNS untuk menjaga integritas sesuai ketentuan KUHP dan UU Tipikor, realitas penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi yang merugikan keuangan negara. Meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, penegakan hukumnya justru terbatas pada Pasal 263 ayat (2) KUHP tanpa mempertimbangkan UU Tipikor, sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kepastian dan efektivitas hukum dalam memberantas penyimpangan jabatan di sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam perkara pencairan dana Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptifanalitis untuk menelaah Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan PNS dalam perkara pencairan dana Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Blang Cut Kota Lhokseumawe telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yaitu adanya kesengajaan dalam menggunakan surat palsu berupa cek yang ditandatangani secara ilegal, pengetahuan terdakwa atas kepalsuan surat, serta terbuktinya kerugian negara sebesar Rp191.133.000, yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 229/Pid.B/2018/PN Lsm dinilai telah disusun secara objektif, proporsional, dan sesuai prinsip lex certa serta lex stricta, Hakim tetap memberikan putusan yang mencerminkan keseimbangan antara keadilan retributif dan restoratif, yakni pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dengan mempertimbangkan unsur yang memberatkan berupa penyalahgunaan jabatan dan kerugian negara, serta unsur yang meringankan seperti penyesalan terdakwa, tanggungan keluarga, dan pengembalian kerugian. Saran, diperlukan kebijakan berupa pedoman yurisprudensi khusus terkait pemidanaan terhadap PNS yang menyalahgunakan jabatan dalam perkara pemalsuan surat, agar tercipta standar penjatuhan hukuman yang konsisten dan adil.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	RIRIN WULAN SARI BATUBARA
Date Deposited:	18 Sep 2025 06:52
Last Modified:	18 Sep 2025 06:52
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15650

Actions (login required)

View Item