ASRI, ROSI HANI (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KAMPANYE HITAM MELALUI MEDIA SOSIAL (KAJIAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG UNDANG INFORMASI, TRAKSAKSI ELEKTRONIK). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

[img] Text
COVER.pdf

Download (171kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (350kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (424kB)
[img] Text
DAPUS.pdf

Download (328kB)
[img] Text
FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Kegiatan pemilu tidak dapat dipisahkan dengan suatu kegiatan yang uumnya dikenal dengan istilah kampanye. Strategi dalam berkampanye selalu diiringi dengan munculnya fenomena kampanye hitam. Kampanye hitam merupakan salah satu bentuk kampanye yang terselubung dan pelakunya tidak memperlihatkan identitas dirinya dengan tujuan menjatuhkan lawan politik dengan cara menjelek jelekkan agar buruk dimasyarakat. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kampanye hitam melalui media sosial (kajian berdasarkan undang yang berlaku di indonesia) dan untuk mengetahui kajian terhadap kendala dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma hukum, peraturan perundang undangan, dan doktrin hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian adalah teknik penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian diketahui bahwa bentuk kampanye hitam di media sosial diantaranya penyebaran hoaks, video fitnah dan manipulatif, ujaran kebencian dan SARA, pencemaran nama baik. Pertanggungjawaban pelaku kampanye hitam diatur dalam undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan hukuman penjara 2 tahun atau denda Rp24.000.000,00. Namun, kendala dalam menjerat pelaku kampanye hitam melalui media sosial adalah pelaku menggunakan akun anonim sehingga tidak bisa teridentifikasi oleh penegak hukum. Disaran kepada DPR RI dan pemerintah untuk dilakukan revisi Undang Undang Pemilu terkait ketentuan pidana dalam tindak pidana kampanye hitam pada pemilu dengan menggunakan media sosial, guna menyesuaikan dengan peraturan perundang undangan lain yang terkait. Kata Kunci : Kampanye hitam, pertanggungjawaban Pidana, Media sosial

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: ROSI HANI ASRI
Date Deposited: 18 Sep 2025 06:50
Last Modified: 18 Sep 2025 06:50
URI: https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15648

Actions (login required)

View Item View Item

Latest Collections

Top Downloaded Items

Top Authors

This repository has been indexed by