AULIA, CAHYA CIPTA (2025) PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGGULANGI ANAK JALANAN YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (47kB)
	Text ringkasan.pdf Download (120kB)
	Text bab 1.pdf Download (268kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (135kB)
	Text SKRIPSI CAHYA CIPTA AULIA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Adanya kesenjangan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan negara dan pemerintah daerah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk anak jalanan dengan kenyataan di lapangan bahwa anak jalanan di Kota Lhokseumawe masih banyak yang hidup dan beraktivitas di ruang publik secara bebas, dan mengganggu ketertiban umum, meskipun Satpol PP memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 255 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017, namun masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum serta mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris (penelitian lapangan) yang dilakukan di Kota Lhokseumawe. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan responden yaitu Satpol PP dan Dinas Sosial, serta dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Lhokseumawe menangani anak jalanan melalui pendekatan pre-emptif berupa edukasi hukum dan penyuluhan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pendekatan preventif melalui patroli rutin berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penanganan juga mencakup tindakan persuasif dan kerja sama dengan Dinas Sosial untuk rehabilitasi dan pemulangan. Namun, efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan personel, anggaran, ketiadaan unit khusus, lemahnya koordinasi, rendahnya minat anak, kondisi keluarga yang tidak harmonis, dan kebiasaan masyarakat memberi bantuan di jalan, sehingga dibutuhkan strategi terpadu berbasis hak anak. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Lhokseumawe mengembangkan program edukasi hukum berbasis komunitas yang terstruktur dan berkelanjutan, guna memperkuat pendekatan pre-emptif dalam penanggulangan anak jalanan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	CAHYA CIPTA AULIA
Date Deposited:	18 Sep 2025 06:14
Last Modified:	18 Sep 2025 06:14
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15631

Actions (login required)

View Item