HANIF, MUHAMMAD (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA DI KOTA LHOKSEUMAWE. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COVER HANIF.pdf Download (207kB)
	Text ABSTRAK HANIF.pdf Download (237kB)
	Text BAB 1 HANIF.pdf Download (445kB)
	Text DAPUS HANIF.pdf Download (232kB)
	Text SKRIPSI MUHAMMAD HANIF.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penanganan pengungsi Rohingya di Kantor Imigrasi Punteut, Gampong Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe masih belum adanya kerja sama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe maupun masyarakat lokal. Hasilnya masyarakat sering melakukan aktivitas penolakan atas penerimaan pengungsi rohingya. Penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance dari Ansell & Gash yang mencakup dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, pemahaman bersama. Metode digunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dialog tatap muka yang menjadi sarana membagi peran, menyusun strategi, dan merespons keresahan masyarakat; kedua, pembangunan kepercayaan melalui interaksi konsisten dan komunikasi terbuka antar lembaga; ketiga, pemahaman bersama yang mencakup kesamaan tujuan, pembagian peran, serta kejelasan wewenang untuk mendukung kerja sama yang efektif. Hambatan dalam collaborative governance penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe meliputi; pertama, persepsi negatif masyarakat lokal yang dilatarbelakangi kekhawatiran akan dampak sosial, ekonomi, dan keamanan.Kedua, belum adanya kebijakan terpadu secara nasional yang menyebabkan koordinasi antarlembaga masih sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan respons yang tidak efisien. Agar collaborative governance dalam penanganan pengungsi Rohingya di Kota Lhokseumawe berjalan optimal, perlu dilakukan penguatan forum dialog tatap muka secara rutin, membangun kepercayaan melalui komunikasi terbuka dan konsistensi peran, serta memperjelas pembagian tugas antar lembaga. Selain itu, hambatan yang muncul seperti persepsi negatif masyarakat perlu diatasi melalui sosialisasi dan edukasi publik untuk menumbuhkan kesadaran kemanusiaan. Pemerintah pusat juga perlu segera merumuskan kebijakan nasional yang terpadu sebagai pedoman koordinasi lintas sektor, agar penanganan pengungsi menjadi lebih terarah, efisien, dan bebas dari tumpang tindih kewenangan.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	MUHAMMAD HANIF
Date Deposited:	16 Sep 2025 08:56
Last Modified:	16 Sep 2025 08:56
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15509

Actions (login required)

View Item