NABILA, AYU (2025) PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA LHOKSEUMAWE (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Lhokseumawe). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover an.pdf Download (17kB)
	Text abstrak an.pdf Download (18kB)
	Text bab 1 an.pdf Download (357kB)
	Text dapus an.pdf Download (142kB)
	Text SKRIPSI AYU NABILA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Lalu lintas merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang menuntut keteraturan demi kelancaran aktivitas sehari-hari. Namun, pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi akibat rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum pengguna jalan, yang berdampak pada tingginya angka kecelakaan. Untuk menindak pelanggaran tersebut, Kepolisian, khususnya Satlantas, diberi kewenangan melakukan penyitaan barang bukti sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 270 UU No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 38 KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Polres Lhokseumawe serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam menjalankan tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian berada di Polres Lhokseumawe. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara terhadap informan dan responden. Proses analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyitaan barang bukti terhadap pelanggaran lalu lintas oleh Satuan Lalu Lintas Polres Lhokseumawe dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang jelas dan akuntabel, dimulai dari identifikasi pelanggaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen, penerbitan Surat Tanda Penerimaan (STP), pencatatan administratif barang bukti, hingga pengembalian barang bukti setelah perkara selesai ditangani. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, antara lain keterbatasan sarana pendukung seperti tempat penyimpanan dan kendaraan operasional, ketidakjelasan dasar hukum dalam menangani jenis pelanggaran tertentu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi penyitaan, serta keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun pemahaman prosedural aparat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Polres Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya perbaikan, seperti pelatihan internal untuk peningkatan kapasitas personel, koordinasi lintas unit untuk memperkuat sinergi pelaksanaan tugas, serta pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum dalam berlalu lintas. Saran kepada Polres Lhokseumawe untuk menyusun panduan prosedural baku (SOP) yang mudah dipahami oleh masyarakat serta menyelenggarakan forum dialog rutin antara kepolisian dan warga sebagai wadah untuk membangun kepercayaan dan meminimalisir resistensi sosial.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	AYU NABILA
Date Deposited:	16 Sep 2025 08:40
Last Modified:	16 Sep 2025 08:40
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15492

Actions (login required)

View Item