FATIMAH, FATIMAH (2025) ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWER EXCES) YANG MELAMPAUI BATAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN.BIR). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (42kB)
	Text ringkasan.pdf Download (116kB)
	Text bab 1.pdf Download (444kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (14kB)
	Text SKRIPSI Fatimah Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Bir menjadi contoh bagaimana pembelaan terpaksa (noodweer) yang dilakukan oleh terdakwa dapat dinilai melampaui batas atau menjadi noodweer exces apabila tidak memenuhi syarat proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 KUHP. Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah karena membalas serangan secara berlebihan hingga menyebabkan kematian, meskipun awalnya bertujuan melindungi diri dan ibunya dari ancaman langsung. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, dibutuhkan analisis hukum untuk menilai sejauh mana suatu tindakan masih dapat dibenarkan menurut hukum pidana positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum bagi pelaku dalam Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Bir. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan kasus. Sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 33/Pid.B/2024/PN.Bir, hakim menolak pembelaan terdakwa berupa pembelaan terpaksa (noodweer) karena perbuatan terdakwa dinilai telah melampaui batas proporsionalitas pembelaan diri dan tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHP. Vonis pidana penjara selama lima tahun dijatuhkan dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan sikap kooperatif terdakwa selama persidangan. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap terdakwa tidak hanya berupa pembatasan kebebasan fisik melalui pemidanaan, tetapi juga berdampak pada hak-hak sipilnya, seperti pembatasan hak politik tertentu. Meskipun demikian, sistem hukum pidana Indonesia tetap menjamin hak-hak dasar narapidana, seperti hak atas kesehatan, ibadah, dan pembinaan, sehingga pemidanaan dalam perkara ini mencerminkan tidak hanya fungsi retributif, tetapi juga fungsi rehabilitatif dan resosialisatif sesuai prinsip keadilan pidana yang humanis. Disarankan agar lembaga pemasyarakatan menyediakan program pembinaan hukum yang terstruktur bagi narapidana kasus kekerasan untuk mendukung fungsi rehabilitatif pemidanaan

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Fatimah Fatimah
Date Deposited:	16 Sep 2025 06:40
Last Modified:	16 Sep 2025 06:40
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15483

Actions (login required)

View Item