putri, sintia (2025) OPTIMALISASI AFFIRMATIVE ACTION DALAM KETERWAKILAN PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (Di DPRD Kabupaten Langkat). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (125kB)
	Text ringkasan.pdf Download (95kB)
	Text bab 1.pdf Download (330kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (596kB)
	Text SINTIA PUTRI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Keterwakilan perempuan sangat penting sehingga perlu memperkuat narasi hak khusus untuk keterwakilan perempuan di lembaga legisltif, hal ini mengingat bahwa keterwakilan perempuan cenderung mengalami kemunduran, penerapan kebijakan affirmative action yang diharapkan mampu mendongkrak partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih belum menunjukan hasil optimal. Walaupun pada pasal 245 Undang-unang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah mewajibkan partai politik umtuk mencantumkan 30% dalam keterwakilan perempuan, namun kenyataannya masih ada partai yang belum mencapai angka tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses optimalisasi kebijakan affirmatif action dalam keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta mengetahui menjadi kendala dan upaya yang dapat dilakukan dalam keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif Kabupaten langkat Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Optimalisasi dalam keterwakilan perempuan yaitu dengan penguatan regulasi, penguatan peran partai politik, menyediakan ruang lebih luas serta melakukan evaluasi kebijakan,Kendala dalam keterwakilan perempuan yaitu kurangnya pendidikan politik,Implementasi regulasi yang lemah, dan upayanya yaitu memperkuat narasi kuota,penerapan Zipper System, kaderisasi serta pendidikan politik, dukungan finansial serta advokasi kesadaran publik. Disarankan agar pemerintah memperkuat regulasi dan memastikan implementasinya berjalan konsisten, partai politik lebih aktif dalam kaderisasi serta penerapan Zipper System untuk menjamin keterwakilan perempuan, dan para calon legislatif perempuan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan politik, kepemimpinan, serta membangun dukungan publik dan finansial; selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan membandingkan keterwakilan perempuan di berbagai daerah atau mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Sintia Putri
Date Deposited:	16 Sep 2025 06:25
Last Modified:	16 Sep 2025 06:25
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15470

Actions (login required)

View Item