HASANAH, ANNISA NUR (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (LAYANAN PEREKAMAN DAN PERCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) KECAMATAN TANAH JAWA KABUPATEN SIMALUNGUN). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (29kB)
	Text ringkasan.pdf Download (224kB)
	Text bab 1.pdf Download (124kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (127kB)
	Text ANNISA NUR HASANAH.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan keputusan pemerintah yang bertujuan mengatasi persoalan publik. Dalam administrasi kependudukan, hal ini menjadi sangat menentukan karena menyentuh langsung hak dasar warga negara melalui E-KTP sebuah dokumen identitas tunggal yang menjadi prasyarat untuk mengakses berbagai layanan penting. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perekaman dan percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Camat Tanah Jawa Kabupaten Simalungun di fokuskan pada Estimasi waktu dan Biaya tarif dan Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan perekaman dan percetakan Kartu Tanda Elektronik (E-KTP) Penduduk Jawa Kabupaten Simalungun di fokuskan pada Disposisi (sikap pelaksana) dan Sumber daya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi sangat bertentangan dengan kebijakan resmi. Waktu penyelesaian yang tidak pasti hingga berbulan-bulan, sementara modus ‘uang administrasi’ dan ‘jalur cepat’ menciptakan sistem bayangan yang diskriminatif berbasis kemampuan ekonomi. Kegagalan ini berakar pada keterbatasan sumber daya dimana sarana usang dan jaringan tidak stabil akibat minimnya prioritas anggaran kabupaten yang menjadi kendala utama. Keterbatasan ini lalu menciptakan kondisi kerja menekan yang secara langsung membentuk disposisi pelaksana yakni sikap apatis muncul sebagai mekanisme bertahan, sementara perilaku koruptif tumbuh akibat lemahnya pengawasan dan ketiadaan sistem motivasi. Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Simalungun memprioritaskan alokasi anggaran untuk peremajaan infrastruktur teknologi serta me

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 63201 - Jurusan Administrasi Publik
Depositing User:	annisa nur hasanah
Date Deposited:	15 Sep 2025 08:54
Last Modified:	15 Sep 2025 08:54
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15428

Actions (login required)

View Item