MANIK, PUTRI KARTIKA AMELIA (2025) Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Hingga Menyebabkan Kematian. S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text cover.pdf Download (190kB)
	Text ringkasan.pdf Download (375kB)
	Text bab 1.pdf Download (670kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (307kB)
	Text SKRIPSI PUTRI KARTIKA .pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 52 KUHP mengamanatkan perlindungan hak asasi manusia dan pemberatan pidana bagi aparat yang menyalahgunakan jabatannya, namun dalam kasus Saifullah seorang Tersangka di Polres Bener Meriah yang meninggal dunia akibat dugaan penganiayaan oleh empat anggota polisi justru terjadi kesenjangan, karena pelaku hanya dijatuhi hukuman lima tahun penjara tanpa pemberatan dan restitusi, sehingga mencerminkan lemahnya penerapan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis penerapan hukuman terhadap oknum kepolisian yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian Tersangka, serta mengkaji kendala dan upaya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum secara adil terhadap pelaku dari institusi kepolisian itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, penyidik, dan pengacara korban, serta ditunjang data sekunder dari peraturan dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui interpretasi, argumentasi, dan evaluasi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman terhadap oknum kepolisian yang melakukan penganiayaan terhadap Tersangka hingga menyebabkan kematian seharusnya menggunakan kombinasi Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 52 KUHP, yang memungkinkan pemberatan hukuman hingga sepertiga dari ancaman pidana pokok, sebagai bentuk pertanggungjawaban ganda atas penyalahgunaan wewenang. Pengaturan mengenai perlindungan hak asasi Tersangka yang mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian, yang secara normatif telah dijamin kuat oleh UUD 1945, KUHAP, dan regulasi internal Polri, sering kali gagal diimplementasikan karena adanya budaya impunitas, penyelidikan internal yang tidak transparan, dan konflik kepentingan. Akibatnya, terjadi kesenjangan signifikan antara landasan hukum yang ideal dengan realitas penegakan hukum di lapangan, yang merusak kepercayaan publik dan memperkuat gagasan bahwa oknum kepolisian kebal terhadap hukum. Disarankan agar penegakan hukum dapat membentuk badan pengawas independen di luar struktur Polri untuk menjamin investigasi yang adil dan transparan, sekaligus menerapkan sanksi tegas dan pelatihan hak asasi manusia. Langkah ganda ini sangat penting untuk mengakhiri budaya impunitas dan memulihkan kepercayaan publik.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Putri Kartika Amelia Manik
Date Deposited:	12 Sep 2025 07:32
Last Modified:	12 Sep 2025 07:32
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15346

Actions (login required)

View Item