Ananda, Cut Tiara (2025) ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 254/PID.SUS/2023/PT PTK). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (139kB)
	Text Abstrak.pdf Download (157kB)
	Text Bab I.pdf Download (223kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (134kB)
	Text Full-text.pdf Restricted to Registered users only Download (939kB)

Abstract

Sebagai seseorang yang membantu proses penegakan hukum, serta terlibat langsung dalam tindak pidana seperti narkotika, tentu perlindungan hukumterhadap Justice Collaborator harus diperhatikan. Undang-Undang Nomor 31Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak menyebutkan secaraeksplisit mengenai perlindungan hukum bagi Justice Collaborator. Problematikamengenai hal tersebut merupakan isu krusial bagi Hukum dalammemberikanperlindungan kepada siapa saja, termasuk kepada pelaku tindak pidana yangbekerjasama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengkaji dan menganalisisbentuk perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalamtindak pidananarkotika, serta untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi JusticeCollaborator. Adapun manfaat penelitian ini adalah menjadi salah satu sumber untuk memperkaya ilmu terutama dalam hukum pidana, dan sebagai pembelajaranbagi yang tidak dan/atau belum mengerti penerapan Justice Collaborator dalamtindak pidana narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, jurnal, artikel, skripsi, dankarya tulis ilmiah lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukumterhadap justicecollaborator telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentangPerlindungan Saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4Tahun 2011. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala, antara lainkurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan minimnya jaminankeamanan bagi justice collaborator. Oleh karena itu, diperlukan penguatanregulasi dan mekanisme perlindungan yang lebih efektif untuk menjamin peranjustice collaborator dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini bentuk perlindungan hukumterhadap Justice Collaborator, terlebih dahulu hal yang harus diperhatikan adalahmengenai hak, kewajiban, serta syarat untuk menjadi seorang Justice Collaborator. Serta solusi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukumadalahdengan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan yang ada, dan kerja samaantara Lembaga dan aparat penegak hukum lainnya.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	CUT TIARA ANANDA
Date Deposited:	12 Sep 2025 03:19
Last Modified:	12 Sep 2025 03:19
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15342

Actions (login required)

View Item