Saragih, Faradiba Qorihatul Zhara (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SAAT KREDIT BERLANGSUNG DI PT BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU PERDAGANGAN KABUPATEN SIMALUNGUN. S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text COver Skripsi Faradiba.pdf Download (94kB)
	Text ABSTRAK Skripsi Fradiba.pdf Download (83kB)
	Text BAB I Skripsi Faradiba.pdf Download (181kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA Skripsi Faradiba.pdf Download (145kB)
	Text Cetak skripsi faradiba 10 September 2025 .pdf Restricted to Registered users only Download (572kB)

Abstract

PT. Bank Sumut menerima SK PN sebagai jaminan kredit dari nasabahnya meski Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengaturnya. Saat debitur diberhentikan, SK kehilangan kekuatan hukum sehingga menyulitkan penagihan. Karena itu, diperlukan dasar hukum yang jelas dan jaminan tambahan agar kepentingan bank terlindungi sesuai Pasal 1131 KUH Perdata mengenai jaminan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Perlindungan hukum terhadap bank dalam perjanjian kredit dengan jaminan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan dan menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank untuk melindungi kepentingannya dalam kasus jaminan Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah diberhentikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian empiris. Data penelitian diperoleh melalui field research dan library research dengan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan data yang dikumpulkan, baik primer maupun sekunder, dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi PT. Bank Sumut KCP Perdagangan terhadap nasabah dengan jaminan SK PNS yang diberhentikan dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian, seperti Know Your Customer (KYC), serta penyelesaian kredit macet secara persuasif dan melalui jalur hukum jika diperlukan.Upaya hukum PT. Bank Sumut KCP dilakukan melalui dua cara, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan sebelum kredit diberikan, meliputi analisis kelayakan debitur, verifikasi SK, penerapan KYC, perjanjian kredit yang sah, asuransi jiwa, serta jaminan tambahan. Sedangkan upaya represif dilakukan setelah terjadi wanprestasi, berupa pemberian surat peringatan, penagihan kepada penjamin, hingga pengajuan gugatan ke pengadilan. Disarankan untuk tidak hanya mengandalkan SK PNS, tetapi menambahkannya dengan jaminan kebendaan yang sah, sedangkan regulator perlu membuat aturan ketat yang mewajibkan jaminan tambahan, monitoring status kepegawaian, dan addendum perjanjian agar perlindungan hukum bagi lembaga keuangan lebih terjamin.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Faradiba Diba QORIHATUL ZHARA SARAGIH
Date Deposited:	11 Sep 2025 06:32
Last Modified:	11 Sep 2025 06:32
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15262

Actions (login required)

View Item