Dwinta, Nabilla Putri (2025) SANKSI HUKUM TERHADAP PENGEDAR BARANG KOSMETIK ILEGAL (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Drh). S1 thesis, Universitas Malikussaleh.

	Text Cover Nabilla.pdf Download (53kB)
	Text Abstrak Nabilla.pdf Download (31kB)
	Text Bab 1 Nabilla.pdf Download (272kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (131kB)
	Text Nabilla Putri Dwinta_210510329.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pasal 7 UUPK sebagaimana yang berisi tentang kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan antar jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 98 ayat (3). Dalam hal ini kasus putusan dalam penelitian ini timbul karena adanya melakukan pengedar barang kosmetik ilegal dan tidak adanya perlindungan terhadap konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sanksi hukum terhadap pengedar barang kosmetik ilegal dan perlindungan konsumen terhadap pemakaian barang kosmetik ilegal dalam putusan Nomor:107/Pid.Sus/2020/P N Drh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan materi kosmetik ilegal. Sifat penelitian ini adalah deskripyif, sumber data dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian adalah pengedar barang kosmetik ilegal dalam putusan Pengadilan Dataran Hunipopu Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Drh hakim menilai bahwa pengedar barang kosmetik ilegal tidak memenuhi standar dan persyarat an keamanan, sehingga pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000.000,00. Hal ini memberikan sanksi hukum pelaku pengedar barang kosmetik ilegal dan juga perlindungan konsumen, disarankan kepada pihak BPOM melakukan pengawasan yang lebih ketat dan adanya pemberian sanksi yang ke lebih tegas

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Nabilla Putri Dwinta
Date Deposited:	11 Sep 2025 08:46
Last Modified:	11 Sep 2025 08:46
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15248

Actions (login required)

View Item