Handayani, Firda (2025) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA WARGA DESA DENGAN KEPALA DESA BERDASARKAN HUKUM ADAT (Studi Penelitian Di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang). S1 thesis, universitas malikussaleh.

	Text Cover.pdf Download (199kB)
	Text Abstrak.pdf Download (181kB)
	Text BAB I.pdf Download (325kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (404kB)
	Text Full-Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Sengketa tanah di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, berawal dari penggunaan sebidang tanah yang sebelumnya berfungsi sebagai jalan umum dan kemudian dibangun sebuah Posyandu. Seorang warga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, dengan menunjukkan surat kepemilikan, dan menuntut ganti rugi kepada Kepala Desa. Awalnya, warga menolak tawaran ganti rugi dan menginginkan tanah dikembalikan. Namun, karena tanah tersebut telah dibangun fasilitas umum, warga akhirnya menerima ganti rugi. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dengan mengacu pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian sengketa tanah, hambata dan upaya yang dilakukan dalan penyelesaian sengketa tanah antara warga dengan kepala desa berdasarkan hukum adat di Desa Pantai Balai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif, Lokasi penelitian di Desa Pantai Balai kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Data dikumpulkan melalui wawancara lapangan dengan berbagai pihak seperti Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga, serta didukung oleh data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peradilan adat di Desa Pantai Balai digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah, seperti kasus pembangunan Posyandu di atas tanah yang diklaim warga. Prosesnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan MDSK, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Meski sempat terkendala oleh sikap bersikukuh pihak bersengketa dan kurangnya pemahaman aparat desa, akhirnya dicapai kesepakatan damai berupa kompensasi. Keberhasilan ini ditunjang oleh itikad baik, koordinasi antarlembaga, serta sosialisasi pentingnya bukti kepemilikan tanah dan pelatihan bagi aparat adat untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Perangkat desa dan lembaga adat perlu menegaskan status hukum tanah, terutama untuk klaim atas fasilitas umum, dan memberi penjelasan jika klaim tidak sah. Kehadiran pihak sengketa dalam musyawarah harus dijamin dengan aturan yang tegas. Penyelesaian oleh lembaga adat Desa Pantai Balai sudah baik, namun perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis hukum.

Item Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > 74201 - Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	FIRDA HANDAYANI
Date Deposited:	11 Sep 2025 05:42
Last Modified:	11 Sep 2025 05:42
URI:	https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/15246

Actions (login required)

View Item